menitindonesia, MAKASSAR – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di kawasan Mamarita, Kota Makassar, menjadi sorotan. Sejumlah warga disebut masih tercatat sebagai penerima bantuan meski sudah tidak lagi tinggal di wilayah tersebut.
Temuan itu diungkap Anggota DPRD Makassar, Budi Hastuti, setelah menerima laporan masyarakat di tiga kecamatan, yakni Mariso, Mamajang, dan Tamalate.
Menurut Budi, kondisi tersebut menunjukkan data penerima bansos belum diperbarui secara maksimal sehingga berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran.
Ia mengaku menemukan adanya warga yang dinilai layak menerima bantuan justru belum masuk dalam daftar penerima.
“Kalau ada penerima yang sebenarnya sudah pindah tapi masih terdaftar, berarti data ini harus segera diperbarui. Jangan sampai yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh,” kata Budi, Kamis (21/5/2026).
BACA JUGA:
Hangat dan Edukatif, DWP Sekretariat DPRD Makassar Gelar Kelas Memasak
Politisi Fraksi Gerindra itu menilai validasi dan pembaruan data bansos harus dilakukan secara berkala agar distribusi bantuan lebih adil dan tepat sasaran.
Selain persoalan bansos, warga juga mengeluhkan kondisi drainase yang memicu banjir di sejumlah titik permukiman padat penduduk.
Menurut Budi, sedimentasi pada saluran air membuat aliran drainase tidak berjalan maksimal saat hujan deras mengguyur.
“Masih ada wilayah yang rawan banjir karena drainasenya belum dikeruk. Ini kebutuhan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Persoalan lain yang turut disampaikan warga yakni keterbatasan armada pengangkut sampah. Volume sampah rumah tangga disebut terus meningkat, sementara sebagian armada pengangkut sudah tidak layak beroperasi.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Makassar yang membidangi kesejahteraan rakyat, Budi meminta pemerintah kota segera melakukan evaluasi layanan persampahan.
“Ada armada yang sudah tidak layak beroperasi, sementara produksi sampah warga terus bertambah. Ini tentu harus jadi perhatian pemerintah,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi warga tersebut akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera ditindaklanjuti.
