menitindonesia, MAKASSAR — Maraknya aksi begal, serangan busur, hingga ulah geng motor yang meresahkan warga Kota Makassar mendapat sorotan serius dari DPRD Makassar. Salah satu langkah yang didorong adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di setiap lorong permukiman guna memperkuat sistem pencegahan kejahatan jalanan.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Muhammad Eric Horas, menilai pendekatan keamanan tidak bisa hanya mengandalkan penindakan setelah kejadian terjadi. Menurutnya, langkah pencegahan harus diperkuat agar pelaku kejahatan semakin sulit bergerak.
“Paling tidak sangat gampang dideteksi ketika ada hal-hal kriminal yang dilakukan di jalan-jalan,” kata Eric Horas dikutip Minggu (24/5/2026).
Ketua DPC Gerindra Makassar itu mengatakan pemasangan CCTV di kawasan permukiman menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya keresahan masyarakat terhadap aksi kriminalitas jalanan.
Menurutnya, keberadaan CCTV tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau aktivitas secara real time, tetapi juga dapat membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi pelaku dan menjadi alat bukti saat terjadi tindak pidana.
BACA JUGA:
Reses di Tallo, Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar Serap Keluhan Air Bersih dan Sampah
“Kalau sistem pengawasannya kuat, ruang gerak pelaku tentu semakin sempit. Ini salah satu bentuk mitigasi yang harus diperkuat,” ujarnya.
Selain mendorong penguatan sistem keamanan, Eric juga menyoroti nasib korban begal yang kerap harus menanggung biaya pengobatan akibat luka serius yang dialami saat menjadi sasaran kejahatan.
Ia meminta Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan menyiapkan mekanisme khusus bagi korban kekerasan jalanan agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan maksimal.
“Karena bagaimanapun itu kan korban. Jadi harus ada penanganan khusus,” tegasnya.
Menurut Eric, negara dan pemerintah daerah harus hadir memberikan perlindungan kepada warga yang menjadi korban kejahatan, termasuk memastikan mereka mendapatkan akses pengobatan tanpa terkendala persoalan biaya.
Tak hanya fokus pada aspek keamanan, DPRD Makassar juga mendorong solusi jangka panjang melalui pemberdayaan generasi muda. Eric menilai pemerintah perlu memperluas program pelatihan keterampilan, pembinaan, hingga bantuan modal usaha agar anak-anak muda memiliki aktivitas produktif dan tidak terjerumus dalam tindakan kriminal.
“Kalau setelah dilatih terus tidak dimaksimalkan, ya percuma. Harus ada tindak lanjut, termasuk permodalan,” katanya.
DPRD Makassar berharap penguatan pengawasan berbasis teknologi dan peningkatan program pemberdayaan pemuda dapat berjalan beriringan sebagai upaya menekan angka kriminalitas serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kota Makassar.
