Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menyampaikan kuliah tamu dalam rangka penandatanganan MoU antara BPOM RI dan Universitas Surabaya (UBAYA), Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Taruna memaparkan strategi hilirisasi inovasi untuk menjembatani hasil riset kampus menuju produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar mengajak perguruan tinggi, industri, dan pemerintah membangun ekosistem hilirisasi yang kuat agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi mampu menjadi produk kesehatan dan pangan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kedaulatan bangsa.
menitindonesia, SURABAYA — Di hadapan ratusan mahasiswa, dosen, peneliti, dan pemangku kepentingan di Universitas Surabaya (UBAYA), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memaparkan sebuah tantangan besar yang selama ini dihadapi dunia riset Indonesia: bagaimana membawa hasil penelitian keluar dari laboratorium dan menjadikannya produk yang benar-benar digunakan masyarakat.
Kedatangan Taruna Ikrar ke Universitas Surabaya (UBAYA) untuk menyampaikan kuliah tamu dan menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPOM RI dan UBAYA mendapat sambutan hangat dari Rektor UBAYA Prof. Dr. Ir. Benny Lianto, Ph.D., para akademisi, peneliti, serta ratusan mahasiswa yang memadati ruang pertemuan kampus tersebut, pada Senin (15/6/2026).
Dalam kuliah tamu yang dirangkaikan dengan penandatanganan MoU tersebut, Taruna tidak hanya berbicara tentang regulasi, tetapi juga tentang masa depan inovasi Indonesia, kemandirian kesehatan nasional, dan peran strategis kampus dalam membangun daya saing bangsa.
Menurut Taruna, Indonesia memiliki seluruh modal dasar untuk menjadi pemain besar dalam pengembangan obat dan pangan berbasis riset. Indonesia merupakan negara megabiodiversitas terbesar kedua di dunia dengan kekayaan sumber daya hayati yang sangat melimpah. Sekitar 80 persen tanaman obat dunia ditemukan di Indonesia, sementara jumlah penduduk yang mencapai sekitar 287 juta jiwa menjadi kekuatan pasar sekaligus sumber daya manusia yang sangat besar.
Namun di tengah potensi tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap bahan baku obat impor serta belum optimalnya proses hilirisasi hasil penelitian.
“Banyak riset yang lahir di kampus dan lembaga penelitian, tetapi tidak semuanya berhasil menembus pasar. Di sinilah tantangan terbesar kita,” ujar Taruna.
Ia menjelaskan bahwa dalam dunia inovasi dikenal istilah Valley of Death, yakni fase kritis ketika hasil penelitian gagal bertransformasi menjadi produk yang siap diproduksi, dipasarkan, dan dimanfaatkan masyarakat.
Hambatan itu dapat muncul sejak tahap penelitian dasar, pengembangan molekul, formulasi produk, uji praklinik, uji klinik, hingga proses komersialisasi. Tidak sedikit penelitian yang akhirnya berhenti di tengah jalan akibat keterbatasan pendanaan, lemahnya integrasi dengan industri, maupun minimnya pemahaman terhadap aspek regulasi.
Taruna menegaskan bahwa Indonesia tidak kekurangan peneliti maupun hasil riset. Tantangan terbesar bangsa saat ini adalah memastikan inovasi yang lahir di laboratorium mampu menyeberangi Valley of Death hingga menjadi produk yang tersedia dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Regulasi sebagai Jembatan Inovasi
Di tengah tantangan tersebut, Taruna menegaskan bahwa regulator tidak boleh dipandang sebagai penghambat inovasi.
Menurutnya, paradigma baru yang sedang dibangun BPOM adalah menjadikan regulasi sebagai jembatan yang menghubungkan dunia penelitian dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, BPOM mengembangkan ekosistem regulatori yang memungkinkan inovasi dapat tumbuh dalam koridor keamanan, mutu, dan khasiat yang terjamin.
Selama lebih dari satu tahun memimpin BPOM, Taruna mengungkapkan pihaknya telah menerbitkan 58 regulasi baru yang dirancang untuk memperkuat ekosistem inovasi nasional dan memberikan kepastian hukum bagi pengembangan produk berbasis riset.
“Regulasi harus menjadi enabler inovasi. Regulasi harus membantu hasil penelitian sampai ke masyarakat tanpa mengurangi aspek perlindungan kesehatan publik,” tegasnya.
Taruna juga menyoroti capaian penting BPOM dalam pengembangan regulasi teknologi kesehatan masa depan. Menurutnya, BPOM menjadi lembaga pengawas obat pertama di dunia yang mengatur Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), sebuah terobosan regulasi yang membuka ruang bagi pengembangan terapi berbasis sel, terapi gen, dan rekayasa jaringan.
Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi kesehatan global, tetapi mampu mengambil peran sebagai pengembang inovasi.
Dalam paparannya, Taruna kemudian memperkenalkan model kolaborasi ABG (Academia-Business-Government) sebagai fondasi utama hilirisasi inovasi nasional.
Dalam model tersebut, perguruan tinggi bertugas menghasilkan pengetahuan dan inovasi, industri menjadi penggerak investasi, transfer teknologi dan komersialisasi, sedangkan pemerintah menghadirkan kebijakan, pendampingan, koordinasi, serta kepastian regulasi.
Menurut Taruna, ketiga unsur tersebut harus bekerja dalam satu ekosistem yang saling mendukung agar hasil penelitian tidak berhenti menjadi laporan ilmiah atau publikasi akademik.
Ia secara khusus mengajak mahasiswa dan akademisi UBAYA untuk mengambil peran lebih besar dalam merancang masa depan teknologi kesehatan Indonesia melalui penelitian yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Baginya, masa depan kemandirian obat dan pangan nasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa menghubungkan riset dengan dunia industri dan kebutuhan pasar.
“Kemandirian obat dan makanan aman, bermutu, bermanfaat, dan berdaya saing tidak bisa dicapai sendirian. Kampus, industri, dan regulator harus bersinergi dari penelitian ke pasar untuk mewujudkannya sehingga berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat serta ketahanan dan kedaulatan bangsa,” kata Taruna.
Dalam kunjungan ke Universitas Surabaya tersebut, Taruna Ikrar didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPOM RI Elfi Ikrar, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Elin Herlina, Staf Khusus Kepala BPOM Wachyudi Muchsin, Pakar Ahli Farmasi Andi Arina Noor Arsyad, serta Staf Ahli Bidang Media Sosial dan Humas BPOM RI Akbar Endra.
Turut hadir Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM RI Sondang Widya Estikasari, Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Didik Djoko Pursito, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Agus Yudi Prayudana, serta Kepala Biro Kerjasama dan Humas BPOM RI Lynda Kurnia Wardhani serta Kepala BBPOM Surabaya, Yudi Noviandi.
