menitindonesia, MAKASSAR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar mengingatkan Pemerintah Kota Makassar agar tidak menjadikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Fraksi PKS, opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi serta ketentuan yang berlaku. Namun, capaian tersebut belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan maupun tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Hartono, dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 di DPRD Makassar, Kamis (16/7/2026).
“WTP adalah bukti kelayakan administrasi. Tetapi tujuan akhirnya adalah bagaimana anggaran itu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, menurunkan angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya,” tegas Hartono.
Dalam pandangannya, Fraksi PKS menyoroti sejumlah aspek pengelolaan APBD yang dinilai masih perlu mendapat perhatian serius.
BACA JUGA:
TPA Tamangapa Tak Lagi Terima Semua Sampah Mulai 1 Agustus, Ini Penjelasan DLH Makassar
Salah satunya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya terealisasi Rp1,94 triliun atau masih di bawah target Rp2,11 triliun.
Menurut PKS, capaian tersebut menunjukkan kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, digitalisasi sistem perpajakan, serta pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah kebocoran penerimaan.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pengelolaan pasar, serta penertiban berbagai bentuk pungutan liar yang berpotensi menggerus pendapatan daerah.
Selain itu, penerimaan dari sektor pajak hotel, restoran, dan reklame dinilai masih memiliki ruang besar untuk dioptimalkan.
Secara khusus, PKS menyoroti masih maraknya reklame dan iklan rokok yang terpasang di sejumlah ruas jalan utama maupun kawasan yang seharusnya masuk dalam area bebas promosi rokok.
“Kami masih melihat banyak spanduk dan papan iklan rokok terpasang di jalan utama bahkan kawasan terlarang, dan seolah mendapat pengesahan dari instansi pengelola pendapatan. Hal ini harus segera diperbaiki,” kata Hartono.
Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi realisasi pendapatan transfer yang mencapai Rp2,77 triliun atau melampaui target Rp2,71 triliun.
Namun, tingginya kontribusi dana transfer tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa ketergantungan fiskal Kota Makassar terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih cukup besar.
“Ketergantungan yang tinggi akan membatasi ruang gerak daerah dalam merancang pembangunan secara lebih mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.
Tak hanya pendapatan, PKS juga mengkritisi realisasi belanja daerah yang hanya mencapai Rp4,30 triliun dari target Rp5,06 triliun.
Belanja modal yang menjadi instrumen utama pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tercatat hanya terealisasi Rp783,16 miliar dari target Rp955,23 miliar.
Menurut Hartono, rendahnya realisasi belanja modal harus dievaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab utamanya.
“Apakah karena perencanaan yang kurang matang, keterlambatan pengadaan, keterbatasan kemampuan pelaksana, atau hambatan regulasi. Ini harus dijelaskan secara terbuka,” katanya.
PKS juga menyoroti realisasi belanja pegawai sebesar Rp1,68 triliun dari target Rp1,91 triliun.
Fraksi menilai efisiensi anggaran hanya dapat dianggap positif jika dihasilkan dari peningkatan produktivitas birokrasi. Sebaliknya, jika terjadi karena kekosongan jabatan atau kurangnya tenaga pelayanan dasar, maka kondisi tersebut justru berpotensi menurunkan kualitas layanan publik.
Sorotan lain datang dari pos belanja tidak terduga yang hanya terserap Rp116,25 juta dari alokasi Rp8,5 miliar.
Meski memahami minimnya penggunaan anggaran tersebut karena tidak adanya kondisi darurat besar selama tahun berjalan, PKS meminta pemerintah tetap menjaga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan situasi tak terduga lainnya.
Fraksi PKS juga menaruh perhatian pada meningkatnya saldo sisa anggaran atau SiLPA yang naik dari Rp230,19 miliar pada awal tahun menjadi Rp699,85 miliar di akhir tahun.
Menurut mereka, kondisi tersebut memang menunjukkan posisi kas daerah yang cukup kuat. Namun di sisi lain, besarnya sisa anggaran juga dapat menjadi indikator masih banyak program pembangunan yang belum terlaksana secara optimal.
“Di satu sisi keuangan daerah terlihat sehat. Tetapi di sisi lain, masyarakat masih membutuhkan jalan lingkungan yang layak, saluran drainase, akses air bersih, pelayanan kesehatan, hingga dukungan terhadap perekonomian rakyat,” ujar Hartono.
Menutup pandangan fraksinya, PKS mengaku masih menerima banyak keluhan masyarakat terkait kualitas pembangunan yang belum merata, keterlambatan pelaksanaan proyek, hingga hasil pekerjaan infrastruktur yang dinilai belum memenuhi harapan.
Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Makassar memberikan penjelasan secara rinci terhadap berbagai catatan dan temuan tersebut agar menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang.
