menitindonesia, JAKARTA – Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebut perekonomian Indonesia masih tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah pun akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak gejolak eksternal.
Kondisi tersebut dilaporkan Suahasil kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang membahas perekonomian di Istana Negara, Senin (19/10/2026).
Suahasil mengatakan, dinamika ekonomi global masih perlu diwaspadai. Sejumlah negara dengan kekuatan ekonomi utama tengah menghadapi ketidakpastian, termasuk Amerika Serikat (AS) yang mengalami kenaikan inflasi.
Inflasi AS pada September 2026 disebut mencapai 3,7 persen secara tahunan, naik dari 3,4 persen pada bulan sebelumnya. Sementara itu, perekonomian kawasan Eropa juga menghadapi gejolak.
Meski demikian, Suahasil menilai kondisi ekonomi Indonesia masih kokoh. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 yang mencapai 5,5 persen, serta inflasi September 2026 yang tercatat 3,28 persen secara tahunan.
BACA JUGA:
Rosan Roeslani Ungkap Realisasi Investasi RI Capai Rp1.539 Triliun, Hilirisasi Tumbuh 11,3 Persen
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden kondisi ekonomi makro masih sangat resilient, kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilient. Jadi, kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan tetap mendorong pertumbuhan,” ujar Suahasil.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus memanfaatkan instrumen fiskal untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. APBN akan diarahkan untuk membiayai program-program prioritas, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan ketepatan sasaran belanja negara.
Pada kuartal IV 2026, belanja pemerintah diperkirakan mencapai sekitar Rp1.300 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.200 triliun.
Belanja tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial, termasuk melalui kelanjutan program bantuan pangan.
“Dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif. Ini yang kita cari sehingga APBN itu tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi juga melindungi masyarakat yang dilaksanakan dengan cara yang efisien sehingga tetap kredibel,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan stabilitas perekonomian Indonesia masih terjaga. Salah satu indikatornya adalah inflasi inti pada September 2026 yang tercatat sebesar 2,84 persen secara tahunan.
Inflasi inti mengukur perubahan harga barang dan jasa di luar komponen pangan bergejolak serta harga yang diatur pemerintah. Indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai tekanan permintaan domestik.
Namun, Destry mengingatkan bahwa gejolak eksternal, termasuk inflasi tinggi dan prospek suku bunga acuan bank sentral global yang bertahan tinggi lebih lama atau higher for longer, masih menjadi tantangan bagi stabilitas nilai tukar rupiah.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BI akan terus melakukan langkah stabilisasi di pasar keuangan melalui berbagai instrumen yang tersedia.
“Intinya, Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar. Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat dan mengupayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki, apakah itu bentuknya intervensi di spot, DNDF dan NDF ataupun juga dalam bentuk insentif biaya hedging,” tegas Destry.
