Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyampaikan arahan dalam acara pengambilan sumpah 31 PNS dan pelantikan 99 pejabat fungsional di lingkungan BPOM, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Taruna menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, inovasi, dan peningkatan kompetensi aparatur untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
Di tengah tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan seremoni administratif. Ada tanggung jawab besar yang melekat di dalamnya: menjaga kepercayaan negara, melindungi kesehatan masyarakat, dan memastikan birokrasi bekerja dengan integritas serta hasil nyata.
menitindonesia, JAKARTA — Ada yang lebih besar daripada perubahan status kepegawaian dalam sebuah pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat. Di balik janji yang diucapkan, tersimpan tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik. Terlebih bagi aparatur yang bekerja di lembaga dengan mandat langsung melindungi kesehatan masyarakat seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Pesan itulah yang mengemuka dalam pengambilan sumpah 31 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sekolah kedinasan dan pelantikan 99 pejabat fungsional di lingkungan BPOM, Rabu (4/11/2026).
Kepala BPOM Taruna Ikrar tidak menempatkan momentum tersebut sebagai seremoni kepegawaian biasa. Ia justru mengingatkan bahwa sumpah yang diucapkan merupakan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara.
Dengan demikian, status baru sebagai PNS maupun pejabat fungsional harus diikuti perubahan nyata dalam cara berpikir, bekerja, dan mengabdikan diri.
Bagi Taruna, kualitas birokrasi tidak cukup diukur dari struktur organisasi, jenjang jabatan, atau kelengkapan administrasi. Ukuran sesungguhnya terletak pada kemampuan aparatur menghadirkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Sebanyak 130 aparatur yang mengikuti pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut menjadi bagian dari agenda penguatan sumber daya manusia BPOM. Mereka diharapkan mampu menjawab tantangan pengawasan obat dan makanan yang terus berkembang, baik dari sisi teknologi, pola distribusi, inovasi industri, maupun dinamika ancaman terhadap kesehatan publik.
Di sinilah tantangan kepemimpinan Taruna Ikrar menemukan relevansinya. BPOM membutuhkan aparatur yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki ketajaman membaca perubahan dan keberanian menghadirkan solusi.
Birokrasi Harus Bergerak Lebih Cepat dari Perubahan
Taruna menekankan bahwa penguatan SDM BPOM memiliki hubungan langsung dengan agenda besar pembangunan nasional, khususnya Asta Cita. Pengawasan obat dan makanan dari hulu hingga hilir merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat sekaligus mendukung praktik usaha yang adil.
Artinya, pekerjaan aparatur BPOM tidak berhenti pada pemeriksaan produk, pengawasan peredaran, atau penegakan ketentuan. Lebih jauh, kinerja mereka menentukan seberapa kuat negara memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.
Dalam konteks tersebut, Taruna mengingatkan seluruh aparatur agar menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai dasar ASN BerAKHLAK serta Kode Etik dan Kode Perilaku harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas.
Namun, integritas saja belum cukup apabila tidak disertai kemampuan beradaptasi.
Taruna menghendaki PNS dan pejabat fungsional BPOM menjadi motor penggerak perubahan di unit kerja masing-masing. Mereka harus bekerja efektif, responsif, adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan ini penting karena tantangan pengawasan obat dan makanan tidak pernah berjalan statis. Perkembangan industri farmasi, produk kesehatan, kosmetik, obat tradisional, hingga perdagangan melalui platform digital menuntut kemampuan aparatur untuk terus memperbarui pengetahuan dan kompetensinya.
Karena itu, Taruna meminta para aparatur tidak berhenti belajar. Mereka harus memiliki pola pikir visioner, wawasan luas, kemampuan melihat persoalan secara menyeluruh, serta kecakapan merumuskan langkah strategis dan inovatif.
Ada satu pesan menarik yang juga menjadi perhatian dalam arahannya: pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk Artificial Intelligence (AI).
Bagi BPOM, pemanfaatan AI secara bertanggung jawab dan sesuai etika dapat menjadi bagian dari penguatan kapasitas organisasi menghadapi tantangan pengawasan masa depan. Teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kerja, memperkuat kolaborasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
Taruna juga mendorong aparatur memperluas jejaring dan membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sebab, persoalan pengawasan obat dan makanan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi tanpa dukungan kolaborasi lintas sektor.
Pada akhirnya, pesan Taruna menyentuh hal paling mendasar dari sebuah pengabdian: kepercayaan.
Negara dan masyarakat telah memberikan amanah kepada para PNS dan pejabat fungsional BPOM. Amanah tersebut harus dibuktikan melalui karya, kinerja, dan prestasi yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan bukanlah garis akhir sebuah perjalanan karier. Justru di situlah tanggung jawab yang lebih besar dimulai.
Bagi 130 aparatur yang baru mengucapkan sumpah dan menerima amanah jabatan, tantangannya kini bukan hanya menjalankan tugas sesuai uraian pekerjaan, melainkan ikut menentukan wajah birokrasi BPOM ke depan.
Sebuah birokrasi yang tidak lamban menghadapi perubahan, tidak kehilangan integritas ketika berhadapan dengan kepentingan, serta tidak melupakan bahwa di balik setiap keputusan pengawasan terdapat keselamatan dan kesehatan manusia.
Sebab, keberhasilan BPOM pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat lembaga itu berdiri, tetapi juga oleh seberapa besar perlindungan yang mampu dihadirkannya bagi masyarakat. (AE)
