Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menyampaikan paparan bertajuk Kemandirian Bahan Baku Obat dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Grha ITS, Surabaya, Kamis (12/11/2026). Taruna mendorong kolaborasi akademisi, dunia usaha, dan pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri farmasi nasional.
Ketika rantai pasok global semakin rentan akibat ketidakpastian geopolitik, ketergantungan bahan baku obat impor menjadi persoalan strategis bagi Indonesia. Dari panggung KSTI 2026 di Surabaya, Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong kolaborasi kampus, industri, dan pemerintah untuk membangun fondasi kedaulatan farmasi nasional.
menitindonesia, SURABAYA — Kedaulatan kesehatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah rumah sakit, kecanggihan fasilitas medis, atau ketersediaan tenaga kesehatan. Ada persoalan mendasar yang jauh lebih hulu: seberapa besar kemampuan sebuah negara memproduksi sendiri bahan baku obat yang dibutuhkan rakyatnya.
Persoalan itulah yang diangkat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Graha Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan kalangan akademisi, ilmuwan, pemerintah, dan pelaku industri, Taruna membawa satu agenda strategis: mempercepat kemandirian bahan baku obat nasional melalui penguatan kolaborasi Academia, Business, and Government (ABG).
Pesannya relevan dengan tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. Ketergantungan terhadap bahan baku obat impor bukan hanya persoalan perdagangan atau kapasitas industri. Di tengah dinamika geopolitik global, gangguan rantai pasok internasional dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan obat dan keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Negara yang tidak memiliki kapasitas produksi bahan baku obat memadai akan menghadapi kerentanan ketika pasokan dari luar negeri terganggu,” kata Taruna. “Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang paling berkepentingan terhadap bagaimana persoalan ini diselesaikan.”
Karena itu, kata dia, kemandirian farmasi harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar kedaulatan kesehatan Indonesia.
Dalam pemaparan Strategic Perspective bertajuk “Kemandirian Bahan Baku Obat Nasional”, Taruna menekankan pentingnya membangun ketahanan sektor farmasi melalui penguatan riset, penguasaan teknologi, investasi, dan industrialisasi.
Indonesia membutuhkan kemampuan yang lebih besar untuk menghasilkan bahan baku obat sendiri. Namun, pekerjaan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi atau satu sektor saja.
Ada mata rantai yang harus disambungkan: penelitian di perguruan tinggi, kemampuan produksi di dunia usaha, serta kebijakan pemerintah yang memberikan ruang bagi tumbuhnya industri farmasi nasional.
Kolaborasi ABG, Menghubungkan Laboratorium dengan Industri
Di sinilah konsep Academia, Business, and Government (ABG) yang didorong Taruna Ikrar, itu menemukan relevansinya.
Melalui pendekatan tersebut, perguruan tinggi ditempatkan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan inovasi. Dunia usaha mengambil peran dalam investasi, industrialisasi, serta hilirisasi hasil penelitian. Sementara pemerintah menghadirkan kebijakan dan regulasi yang mendukung percepatan pengembangan industri farmasi.
Ketiga unsur ini harus bergerak dalam satu ekosistem. Perguruan tinggi dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas, tetapi tanpa dukungan investasi dan kemampuan industrialisasi, hasilnya berisiko berhenti sebagai publikasi ilmiah.
Sebaliknya, dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, dukungan teknologi, dan hasil riset yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.
Pemerintah kemudian menjadi penghubung yang memastikan seluruh proses berjalan dalam kerangka kebijakan yang mendukung inovasi sekaligus menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk.
Dalam konteks ini, BPOM memiliki posisi strategis. Peran lembaga tersebut tidak berhenti pada pengawasan peredaran obat dan makanan. BPOM, kata Taruna, juga berupaya membangun ekosistem regulasi yang mendukung inovasi, pengembangan produk, serta penguatan industri farmasi nasional.
“Potensi Indonesia sebenarnya terbuka lebar. Kekayaan sumber daya alam, kapasitas perguruan tinggi, dan besarnya kebutuhan pasar domestik dapat menjadi modal untuk mengembangkan industri bahan baku obat,” ujar Taruna Ikrar.
Namun, potensi tersebut, kata dia, membutuhkan tak hanya gagasan. “Diperlukan juga investasi, penguasaan teknologi, standardisasi, kesiapan industri, dan keberanian menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan pasar,” papar Taruna.
Taruna juga menempatkan kemandirian bahan baku obat sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.
Jika kolaborasi lintas sektor berjalan efektif, pengembangan industri farmasi dapat membuka peluang pengurangan ketergantungan impor, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah ekonomi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok farmasi global.
Menurut Taruna, agenda ini merupakan implementasi Asta Cita yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempercepat hilirisasi, memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun kemandirian bangsa di sektor strategis.
KSTI 2026 menjadi ruang penting untuk mempertemukan gagasan tersebut dengan kekuatan akademik dan industri.
Diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 10–13 November 2026 di kampus ITS Surabaya, konvensi ini mengangkat tema “Akselerasi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia”.
Forum tersebut mempertemukan akademisi, ilmuwan, pelaku industri, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan strategis.
Salah satu ilmuwan dunia yang turut dihadirkan adalah Prof. Benjamin List, peraih Hadiah Nobel Kimia 2021. Ia dikenal melalui pengembangan asymmetric organocatalysis, sebuah terobosan dalam ilmu kimia yang berkontribusi terhadap pengembangan proses kimia, termasuk peluang penerapannya dalam industri farmasi yang lebih ramah lingkungan.
Kehadiran ilmuwan kelas dunia tersebut memperlihatkan bahwa penguasaan sains dan teknologi merupakan fondasi penting bagi pembangunan industri masa depan.
Bagi Indonesia, tantangannya bukan hanya menghadirkan ilmuwan dan menyelenggarakan forum ilmiah berskala internasional. Tantangan sesungguhnya adalah menerjemahkan pengetahuan dan teknologi menjadi kemampuan produksi nasional.
Begitulah. Akhirnya, kemandirian bahan baku obat bukan hanya urusan pabrik farmasi atau kepentingan bisnis industri kesehatan.
Di balik setiap bahan baku obat yang tersedia, juga ada kepentingan jutaan masyarakat yang membutuhkan akses terhadap pengobatan. Ketika rantai pasok terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya kelangsungan produksi, melainkan juga keberlanjutan pelayanan kesehatan.
Karena itu, gagasan yang dibawa Taruna Ikrar di KSTI 2026 memiliki pesan yang lebih luas: Indonesia harus mulai membangun kemampuan sendiri, dari laboratorium hingga industri, dari penelitian hingga produk yang digunakan masyarakat.
Sebab, kedaulatan kesehatan tidak cukup dituangkan dalam dokumen kebijakan. Ia harus dibangun melalui penguasaan ilmu pengetahuan, keberanian berinvestasi, kepastian regulasi, dan kolaborasi yang menghasilkan produk nyata.
Di tengah persaingan industri farmasi dunia, Indonesia tidak boleh terus-menerus hanya menjadi pasar. Ada pekerjaan besar untuk membangun kapasitas produksi sendiri agar bangsa ini memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan masa depan kesehatannya.
“Dari sinilah perjuangan kemandirian farmasi nasional harus dimulai,” pungkas Taruna. (AE)
