Dilema Pilkada Serentak 2020, Sulaiman Syamsuddin Usul Sebaiknya Ditunda

Sulaiman Syamsuddin, SH - Pengacara muda

Pilkada di masa pandemi wabah Covid-19, membuat pengacara muda Makassar, Sulaiman Syamsuddin, SH, usulkan agar ditunda. Pertimbangkan keselamatan warga dan biaya besar.

menitindonesia.com, MAKASSAR – Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sebentar lagi akan dilaksanakan. Tentunya, harus memperhatikan protokol kesehatan, karena dilaksanakan di saat  wabah covid 19 masih tinggi. Sekarang, tahapannya sudah berjalan.

Tahapan ini, dianggap timpang. Pengacara muda yang lagi naik daun, Sulaiman Syamsuddin, SH  pun merasa cemas. Agenda Pilkada 9 Desember 2020 nanti, dinilai rawan menjadi taruhan nyawa bagi masyarakat, meski protokol kesehatan diterapkan secara ketat.

Bagaimana tidak, menurut pengacara yang dikenal sebagai pengacara muda yang cerdas ini, jika dipaksakan, warga sangat rawan terinfeksi virus. Selain itu, Sule – begitu sering Sulaiman dipanggil – selain soal kesehatan, persoalan anggaran juga perlu menjadi pertimbangan.  “Sebaiknya ditunda hingga wabah usai?” ujar lawyer yang juga pengamat hukum ini.

Sule menguraikan, kalau ditilik secara hukum, landasan pelaksanaan Pilkada harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“Perpu Pilkada”), yang ditetapkan pada 4 Mei 2020.

“Perpu 1/2014 pun telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU 10/2016”).
Harus diketahui, Perpu Pilkada merupakan dasar hukum penundaan pelaksanaan pemilihan Pilkada serentak dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Namun lebih dari itu, Perpu Pilkada ini juga menyesuaikan aturan main mengenai pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Pilkada pada saat wabah berlangsung,” terangnya mengurai analisis hukumnya.

Sule lalu menggambarkan kondisi saat ini sangat rentan dilaksanakan Pilkada serentak. Apalagi data kasus jumlah korban positif Covid, trendnya masih mengalami kenaikan. “Padahal Pemerintah sudah melakukan berbagai cara, mulai dari himbauan protokol covid hingga larangan bepergian, toh hasilnya, virus masih merajalela,” katanya menerangkan kekhawatirannya.

Terkait masalah anggaran yang akan digelontorkan, pun dicemaskan oleh Sule. “Saat ini, negara kita sedang mengalami penurunan ekonomi. Pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat, pasti menyedot banyak anggaran. “Misalnya persiapan-persiapan di TPS, penyediaan alat untuk deteksi suhu, penyediaan hand sanitiser atau tempat cuci tangan sampai kepada mengatur jarak di dalam TPS, semua butuh biaya besar,” ujarnya.

Nah. Bagaimana dengan jabatan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yang kosong? Sule tidak menyoalnya, karena Gubernur bisa mengusulkan ke Mendagri untuk mengangkat Pejabat Bupati atau Walikota. “Aturannya sudah jelas dan ini tidak mengganggu roda pemerintahan,” kata Sulaiman Syamsuddin. (tim)



TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini