Persoalan di Kementerian BUMN, tak pernah selesai. Selama Erick Thohir masih bersikap “kepala batu”. Selain hutang yang membengkak, penempatan direksi dan komisaris pun selalu menuai sorotan para mantan aktifis 1998. Diduga, ada praktek mafia dalam pemilihan Komisaris BUMN.
Penulis : Esse Nabila
menitindonesia.com, JAKARTA – Dugaan adanya praktek mafia di Kementerian BUMN, tak pernah luput dari sorotan. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mulai panik. Perlahan praktik mafia dalam proses rekruitmen direksi dan komisaris di perusahaan plat merah Badan Usaha Milik Negara, itu dilakukan secara ugal-ugalan.
Arya, yang kadang tampil seolah-olah juru bicara Menteri BUMN Erick Thohir, justru dianggap membuat blunder. Pernyataan Arya Sinulingga bahwa di dalam budaya korporasi tidak pernah ada lowongan Direksi dan Komisaris yang dipublikasikan terbuka.
Pernyataan Stafsus Menteri BUMN itu, dinilai oleh Mantan Aktifis 1998 Dr. Ir. Isradi Zainal, MT, sebagai blunder dan mencoreng Kementerian BUMN. Menurut Dekan Fakultas Teknik Industri Universitas Balikpapan itu, Arya Sinulingga lupa bahwa Presiden sudah mewanti-wanti, agar dalam rekrutimen Direksi dan Komisaris di BUMN, dilakukan secara terbuka.
Mantan Ketua Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) Universitas Hasanuddin, Makassar era 1990-an itu, bilang pernyataan Arya sudah menutup kran demokrasi dan bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menghendaki adanya transparansi.
“Pernyataan Arya itu menutup kran informasi publik, blunder dan mempermalukan citra pemerintah. Dia lupa, era demokrasi itu adalah era transparan. Jika melakukan proses rekruitmen secara tertutup, patut diduga di situ ada sesuatu yang disembunyikan,” ujar mantan demonstran Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD) ini kepada menitindonesia.com.
Isradi bilang jika pernyataan Arya bahwa tidak pernah ada lowongan Direksi dan Komisaris di BUMN yang diumumkan secara terbuka, itu sudah memalukan, keliru dan sok tahu, karena ada beberapa BUMN yang membuka lowongan kerja untuk Direksi dan Komisaris, Dia mencontohkan PT Jateng Petro Energi, justru mengumumkan terbuka lowongan Direksi dan Komisaris pada Tanggal 6 Mei 2020.
Jika Menteri BUMN Erick Thohir masih bersikap arogan dan tertutup, maka dia mencurigai ada 6200 Direksi dan Komisaris titipan di BUMN yang berusaha disembunyikan oleh Erick Thohir.
Ditanya soal adanya usulan komisaris dari kalangan aktifis 1998, Isradi tidak menampiknya. Isradi mengatakan, bahwa Aktifis 1998 itu pantang mengemis jabatan.
“Setahu saya, tidak pernah ada usulan, tapi karena Presiden Jokowi yang meminta nama-nama aktifis 1998 kepada saudara Adian Napitupulu, maka Adian pun menyerahkan 60 nama aktifis kepada Presiden. Itu bukan usulan, tapi diminta oleh Presiden. Yang salah itu menterinya, mestinya berkoordinasi dengan presiden, bukan justru mencle-mencle dan malah membuat blunder,” kata Isradi yang juga Koordinator Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia di Kalimantan itu.
Karena ini sudah menjadi polemik yang menimbulkan kegaduhan di publik, Isradi Zainal menyarankan agar Presiden segera menangani dan memutuskan solusi yang tepat. “Mestinya Menteri Erick Thohir, bersikap rendah hati dan mau berdialog. Mengutus Stafsus yang tidak mengerti masalah, justru membuat masalah ini semakin runyam,” ujar demonstran yang pernah digelar the litle Soekarno itu. (nabila)
