Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat - Hj. Suraidah Suardi (Foto: Dok Int/Menit)
Tidak sadar Covid-19 –Biar kasus reaktif melonjak di kantor DPRD Sulbar, rencana rapat parupura istimewa HUT Sulbar ke-16, tetap diagendakan oleh pimpinan DPRD. Bahkan, Mendagri Tito Karnavian juga diundang menghadiri seremoni tersebut. Apakah Anggota DPRD itu, sudah kebal dengan virus corona?
menitindonesia.com, MAMUJU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama staf sekretariat Dewan, menjalani rapid test di Gedung DPRD, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng Nomor 2, Mamuju, Rabu (17/09), kemarin.
Tim Gugus Tugas Covid-19 menemukan 20 orang reaktif berdasarkan hasil rapid test.
dr. Muhammad Ihwan dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Sulbar bilang, bahwa kasus Covid-19 di kantor DPRD Sulbar, melonjak 300 persen. Sebelumnya, hanya 5 orang yang dinyatakan reaktif.
“Setelah kami cek, dari 229 orang yang menjalani rapid tes, termasuk anggota DPRD bersama staf, terdapat 20 orang yang reaktif,” ujar Ihwan.
Anggota DPRD dan staf yang reaktif, kata Ihwan, disarankan segera menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, hingga menunggu hasil swab yang dikirim ke balai besar laboratorium kesehatan di Makassar, Sulawesi Selatan.
Ihwan juga menekankan agar protokol kesehatan lebih diperketat lagi, karena penyebaran dan penularan Covid-19 di Mamuju meningkat drastis dan kondisinya sangat membahayakan.
Sementara itu, ketua DPRD Sulbar, Hj. Suraidah Suhardi bilang, menjelang hari ulang tahun (HUT) Sulawesi Barat, sekertaris dewan tetap melakukan persiapan rapat paripurna istimewa dalam rangka acara HUT ke-16.
Menurut Suraidah, Sekretaris Dewan telah menyebar undangan, juga termasuk undangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Harapan kami, Mendagri, Pak Tito Karnavian berkenaan berkunjung ke Sulbar,” ujar Suraidah Suhardi.
Lanjut Suraidah bilang, langkah persiapan menyambut HUT Sulbar lainnya, yakni melakukan pemeriksaan rapid test kepada sejumlah awak media dan seluruh staf di DPRD Sulbar, termasuk staf bagian protokol dan Humas.
“Hal ini kami lakukan sebagai langkah untuk meretas penularan Covid-19 di Sulbar. Staf dan anggota yang reaktif diarahkan untuk bekerja dari rumah atau isolasi mandiri. Sementara sampel swab yang reaktif, kita kirim ke Makassar,” ujar mantan Ketua DPRD Mamuju itu.
Pemerhati HAM Soroti Gubernur
Terkait agenda HUT ke-16 Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, Aktifis Pro Demokrasi dan Pemerhati Hak Azasi Manusia Hasbi Lodang, mengkritik sikap masa bodoh pemimpin di Sulawesi Barat yang mengesankan seolah-olah mereka tidak sadar situasi pandemi Covid-19.
Menurut Hasbi, kondisi aparatur sipil negara di Mamuju sangat rawan terpapar Covid-19. Ia menilai, Gubernur Ali Baal Masdar masih gagap menangani Covid-19 dan tidak tahu cara mencegah Covid. Kata Hasbi, banyak pegawai di Pemprov Sulbar yang terpapar namun tidak dipublikasikan.
Hasbi Lodang meminta kepada Mendagri Tito Karnavian agar memerintahkan Gubernur Ali Baal Masdar menghentikan rencananya menggelar seremoni HUT ke-16 yang mengumpulkan banyak orang, di mana kegiatan tersebut, kata Hasbi, sangat rawan menciptakan kalster penyebaran Covid-19 di Sulbar.
“Kalau mau jujur, kondisi Mamuju saat ini lebih parah dari Makassar atau Surabaya. Di Mamuju, selain fasilitas kesehatannya minim, juga masyarakat masih banyak yang enggan memakai masker. Ironis, Gubernur malah terkesan tidak bekerja, harusnya masyarakat dihimbau untuk patuh dan taat pada protokol kesehatan, tapi malah dibiarkan keluyuran di kantor, cafe dan warkop tanpa pakai masker,” ujar Hasbi mengingatkan. (andiesse)
