Dinsos Maros Antisipasi PKH Tidak Ditunggangi Paslon di Pilkada

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros - Prayitno - (Foto: docpri)
Kumpulkan PKH – Petugas program keluarga harapan (PKH) yang akan menyalurkan bantuan sosial pemerintah ke warga diwajibkan netral. Tak boleh ada yang merangkap tugas sebagai tim sukses. 
menitindonesia.com, MAROS -Bantuan Sosial milik pemerintah, segera diturunkan bertepatan saat kampanye pasangan calon (Paslon) di Pilkada serentak 2020, digelar. Tim sukses Paslon ada saja oknum yang “kreatif”. Memanfaatkan program Bansos tersebut sebagai jualan kandidatnya. “PKH wajib netral,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros, Prayitno kepada awak media, Selasa (30/09), kemarin.
Program Presiden Jokowi ini menjadi issu seksi dibicarakan warga di Kabupaten Maros. Misalnya, program prakerja, BPJS ketenaga kerjaan, bantuan UMKM, hingga yang paling dinantikan warga Maros, ialah  program keluarga harapan (PKH).
Warga net Maros, melalui Group WhatsApp dan media sosial lainnya, banyak yang mencurigai, program milik pemerintah tersebut telah diklaim oleh oknum tim sukses yang mengatasnamakan kandidat dukungannya.
Mendengar gonjang-ganjing itu, Prayitno mengambil langkah antisipasi. Dia bilang, dalam waktu dekat, dia akan memanggil seluruh petugas PKH se Kabupaten Maros. ”Petugas PKH di Maros ada 54 orang, dan dalam waktu dekat saya akan panggil semua,” katanya.
Prayitno mengaku sudah menekankan sedari awal agar petugas PKH harus netral dan tidak bermain politik di Pilkada. “Kami sudah tanda tangan komitmen bersama dengan Bawaslu, jadi kami wajib netral dan harus menghindar dari permainan politik,” ujar Prayitno. (ade z)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini