ACC Sulawesi Soroti Dugaan Korupsi Pajak Parkir di Kabupaten Maros

Koordinator ACC Sulawesi, Kadir Wakanobun. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAROS – Koordinator Anti Coruption Commitee (ACC) Kadir Wakanobun mengatakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Parkir harus dilaksanakan dan Pajak Parkir yang disetorkan harus sesuai ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut.
Persoalan Pajak Parkir di Kabupaten Maros, akhir-akhir ini menjadi sorotan publik karena adanya pengurangan nilai pajak dari 30 persen menjadi 20 persen, sehingga mengakibatkan terjadinya kebocoran pendapatan daerah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara puluhan miliar.
“Peraturan Daerah Kabupaten Maros adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati. Terkait dengan Perda Pajak Parkir, tidak bisa dirubah dengan keputusan bupati, apalagi dengan memberikan dispensasi keringanan pajak tanpa melakukan perubahan Perda,” kata Kadir Wakanobun, Selasa (20/4/2021).
Dia mengaskan, bahwa kedudukan Perda lebih tinggi derajatnya dari peraturan bupati atau surat keputusan yang dibuat oleh Kepala Daerah. Sehingga, kata dia, surat keputusan bupati tidak memiliki kekuatan hukum jika bertentangan dengan peraturan daerah. Bahkan, kata dia, sangat naif jika ada oknum kepala daerah yang melakukan perubahan Perda Pajak dengan Surat Keputusan.
“Mestinya DPRD Maros tersinggung kalau Perda yang dibuatnya diubah dengan surat keputusan bupati. Karena hal ini selain melecehkan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak menghargai fungsi legislasi yang melekat pada DPRD,” ucap Kadir Wakanobun.
Lebih lanjut Kadir menjelaskan, pada ketentuan Pasal 7 UU 12/2011, peraturan daerah masuk ke dalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan.
“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Nah, Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” jelasnya.
Kadir mempertanyakan maksud Bupati Maros mengurangi nilai Pajak Parkir menjadi sebesar 20 persen dari tarif pajak parkir yang ditetapkan dalam Perda Nomor 6 tahun 2010. Menurutnya, pengurangan 10 persen pajak parkir sama dengan mengurangi pendapatan daerah dari penerimaan pajak daerah.
“Iya tentunya penurunan pajak tersebut berpotensi hilangnya pendapatan daerah, dan sudah tentu ada potensi kerugian keuangan negara atau berpotensi adanya tindak pidana korupsi,” ucapnya.
Diketahui, salah satu objek pajak parkir yang selama ini berkonstribusi bagi PAD Kabupaten Maros adalah parkir yang dikelolah oleh PT Angkasa Pura I (AP I) Bandara Sultan Hasanuddin Maros. Sejak ditetapkan Perda tersebut, pihak AP I sudah berkali-kali melobby agar dilakukan penurunan nilai pajak parkir yang diatur dalam Perda Pajak Parkir Kabupaten Maros.
Dikonfirmasi kepada Manajer Komersial PT AP I, Made Kusumah, dia menolak memberikan penjelasan, dengan alasan urusan pajak telah diurus bagian Finance di PT AP I. Namun, Made meminta agar mengkonfirmasi bagian Humas PT AP I terkait kenaikan tarif parkir di Bandara Sultan Hasanuddin di Maros.
Humas PT AP I, Iwan Risdianto, menjelaskan sejak tanggal 15 April 2021 telah diberlakukan tarif parkir yang baru di Bandara.
Adapun kenaikannya, yakni roda 2 dari Rp3000 menjadi Rp5000 per 1 jam pertama, dan selanjutnya dikenakan tarif progresif. Untuk Roda 4 dari Rp6000 menjadi Rp10000 per 1 jam pertama dan selanjutnya dikenakan tarif progresif.
“Kenaikan tarif parkir ini sudah disosialisasikan melalui media sosial Instagram SHIAM Airport, dan website melalui spanduk di pintu keluar toll gate,” ujar Iwan Risdianto. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini