AP I Tunda Kenaikan Tarif Parkir di Bandara Sultan Hasanuddin, Legisltator Maros Amril: Lain Kali Jangan Kesusu

Anggota DPRD Maros, Amril. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAROS – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Maros Amril SE, mengapresiasi keputusan PT Angkasa Pura I Bandara Sultan Hasanuddin di Maros atas pembatalan kenaikan tarif parkir bandara.
“Kami di Komisi II mengapresiasi keputusan AP I yang membatalkan kenaikan tarif parkir di bandara,” kata Amril di Maros, Kamis (22/4/2021).
Sementara itu, General Manager PT AP I Bandara Hasanuddin Maros Wahyudi menyampaikan, keputusannya membatalkan kenaikan tarif parkir di Bandara melalui surat kepada DPRD Maros melalui nomor: AP1/1623/KB/2021/GM.UPG-B prihal pemberitahuan penundaan kenaikan tarif parkir Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.
“Rencanakan kenaikan tarif di lungkungan Bandar Udara Sultan Hasanuddin akan ditundak pelaksanaannya sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 atau sampai dengan siapnya fasilitas gedung parkir,” kata Wahyudi.
Sebelumnya, diketahu AP I memberlakukan tarif parkir baru di Bandara sejak 15 April 2021, untuk roda 2 dari Rp3000 menjadi Rp5000 per 1 jam pertama, dan selanjutnya dikenakan tarif progresif. Untuk Roda 4 dari Rp6000 menjadi Rp10000 per 1 jam pertama dan selanjutnya dikenakan tarif progresif.
Namun, keputusan tersebut menimbulkan protes dari DPRD Maros. Anggota Komisi Anggaran dan Pembangunan Amril, meminta kenaikan tarif di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ditunda.
“Fasilitas parkir belum digunakan tapi tarif parkir sudah dinaikkan. Apalagi kenaikannya sangat tinggi sehingga sangat memberatkan masyarakat,” kata Amril.
Terhadap keputusan GM AP I Wahyudi yang menunda kenaikan tarif tersebut, juga diapresiasi oleh Amril. Menurutnya, keputusan menunda kenaikan tarif di lingkungan Bandar Internasional Hasanuddin di Maros sudah tepat.
“Terima kasih, karena mau mendengarkan aspirasi rakyat yang disuarakan DPRD. Sebelum mengambil keputusan untuk menaikkan tarif, sebaiknya AP I juga berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Maros dan DPRD, jangankesusu karena yang namanya tarif yang dikenakan ke masyarakat itu harus punya legal standing dan legitimasi dari Pemerintah setempat,” ucap Legislator Fraksi PAN itu. (roma)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini