menitindonesia, MAKASSAR – Sulawesi Selatan mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
Langkah ini menjadi titik awal pelaksanaan pendataan ekonomi nasional yang akan berlangsung secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
Pencanangan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026), dan dihadiri langsung Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, serta Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang kami canangkan Sensus Ekonomi. Kami mengapresiasi Bapak Gubernur yang sangat antusias menghadirkan para kepala daerah. Mari kita bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi ini,” ujar Amalia.
BACA JUGA:
Ramai Kepala Sekolah Mengundurkan Diri, Disdik Sulsel Tegaskan Evaluasi Dilakukan Objektif
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan komprehensif yang akan menjangkau seluruh aktivitas ekonomi tanpa terkecuali. Pendataan tersebut mencakup pelaku usaha, sektor ekonomi, hingga aktivitas rumah tangga yang memiliki kontribusi terhadap pergerakan ekonomi nasional.
“Sensus ini adalah pendataan lengkap dan menyeluruh tanpa terkecuali. Akan mencakup sektor usaha, aktivitas ekonomi hingga rumah tangga untuk menangkap dinamika ekonomi yang terjadi di masyarakat,” jelasnya.
Menurut Amalia, data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
“Jika ini sukses, kepala daerah akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena data yang dihasilkan akan menjadi dasar kebijakan yang lebih presisi,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi memiliki arti strategis bagi daerah, terlebih Sulsel dipercaya menjadi provinsi pertama dalam rangkaian pencanangan nasional.
Menurut Andi Sudirman, pemerintah daerah membutuhkan data ekonomi yang lebih rinci untuk memetakan berbagai potensi dan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari jenis usaha, pelaku usaha mikro hingga keterlibatan masyarakat dalam koperasi dan sektor ekonomi lainnya.
“Kami membutuhkan pemetaan perekonomian yang lebih rinci, termasuk jenis usaha masyarakat dan keterlibatan dalam koperasi. Kami juga memohon arahan dari Kepala BPS agar kami bisa memahami lebih dalam pelaksanaan ini,” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus agar data yang dihimpun benar-benar akurat dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
“Yakinkan bahwa data yang dikumpulkan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Ayo sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” tegas Andi Sudirman.
Pencanangan di Sulawesi Selatan menjadi langkah awal BPS RI dalam menyiapkan pendataan ekonomi terbesar di Indonesia. Melalui data yang lebih lengkap dan mutakhir, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
