Ketua Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK), Ahmad Mabbarani - pertanyakan penggunaan dana subsidi petani sawit. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Ketua Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK), Ahmad Mabbarani, mempertanyakan penggunaan uang subsidi untuk petani sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) senilai puluhan triliun yang dialihkan ke pabrik biodiesel.
Ahmad menyebut pengusaha lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena pemerintah menjamin perusahaannya tidak bakal merugi. Menurutnya, salah satu penyebab utama langkanya minyak goreng, karena CPO digunakan untuk biodiesel, bukan untuk produksi minyak goreng.
“BPDPKS mendorong dana subsidi petani sawit ke pengusaha besar. Subsidi biofuel ini 79,04%, rakyatnya cuma dapat 4,73%. Jadi BPDPKS ini, diduga melakukan penyimpangan uang subsidi petani sawit,” kata Ahmad Mabbarani melalui keterangannya, Kamis (24/2/2024).
Ahmad menuturkan, sudah puluhan triliun uang subsidi petani sawit yang dikelola oleh BPDPKS mengalir ke pabrik biodiesel. Setidaknya, ujar ungkap Ahmad, hanya sekitar 22 pengusaha sawit yang menikmati uang subsidi puluhan tiriliun itu.
“Pengalihan dana subsidi sawit ini ke biodiesel jelas berdampak pada produksi minyak goreng. Karena BPDPKS lebih memilih bekerjasama dengan segelintir orang pengusaha biodiesel ketimbang membantu ribuan petani sawit. Ini jelas tidak adil,” ucap Ahmad Mabbarani.
Dia menambahkan, konsumsi CPO di dalam negeri yang sebelumnya didominasi oleh industri pangan, kini menjadi industri biodiesel. “Lonjakan tajam terjadi sejak 2020 dengan diterapkannya Program B20 (20% kandungan CPO dalam minyak biosolar),” ucapnya.
Selain itu, Ahmad Mabbarani juga mensinyalir, biang kerok yang bikin kisruh minyak goreng ini karena adanya peyimpangan di BPDPKS yang mengalihkan CPO ke biodiesel.
Oleh karena itu, kata dia, FAKK akan mengorganisir demo ke BPDPKS dan membuat pelaporan ke KPK atas dugaan penyimpangan uang subsidi untuk petani sawit senilai puluhan triliun.
“Kami akan mempersiapkan demo ke Jakarta, rencanananya kami akan demo ke BPDPKS di Jakarta untuk mempertanyakan penggunaan uang subsidi petani sawit itu dan kami juga akan melaporkannya ke KPK,” pungkasnya. (roma)
