menitindonesia, MAKASSAR – Kursi Wakil Ketua DPRD Kota Makassar yang diduduki Anggota Fraksi Golkar, Andi Nurhaldin Nurdin Halid, Putra Wakil Ketua Umum DPP Golkar, HAM Nurdin Halid (NH), sedang digoyang.
Pengusulan penggantiannya, dilakukan tanpa press confrence. Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Partai Golkar, Apiaty Kamaluddin Amin Syam, membeberkannya ke media online.
“Memang ada usulan dari DPD II Golkar Makassar ke DPD I Golkar Sulsel terkait pergantian kursi pimpinan DPRD. Yang diusulkan Wahab Tahir. Bukan nama saya yang diusulkan. Kalau ada yang menyebut nama saya, dia hanya mau alihkan perhatian,” kata Apiaty.
Apiaty menduga, munculnya nama dia di publik sengaja dihembuskan oleh pihak yang sangat mau menggencet anak Nurdin Halid, Nurhaldin, dari kursi wakil ketua DPRD Makassar.
Namun , oknum tersebut, kata Apiaty, takut berhadap-hadapan dengan NH, sehingga namanya disebut seolah-olah dialah yang ingin menggantikan Nurhaldin.
“Setahu saya nama yang diusulkan menggantikan Nurhaldin adalah nama Ketua Fraksi Golkar, Wahab Tahir, bukan nama saya. Kalau nama saya diusulkan, saya enggan, karena kinerja Nurhaldin sangat baik dan leadershipnya juga sangat bagus,” ujar Apiaty, dikutip dari beberapa media online.
Dikonfirmasi ke Juru Bicara Partai Golkar Sulsel, Zulham Arif, mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum tahu menahu ada usulan penggantian antar waktu terhadap Wakil Ketua DPRD Makassar Nurhaldin.
“Itu urusan DPD II Golkar Makassar. Kalau memang pimpinan DPRD Makassar dari Golkar mau dirotasi, pasti diusulkan melalui DPD I lalu ke DPP,” kata Zulham, Senin (4/4/2022).
Dia bilang, hingga saat ini, belum pernah ada rapat di DPD I membahas rencana rotasi pimpinan DPRD Makassar.
Sementara itu, Nurhaldin, menganggap isu pencopotan dirinya dari kursi wakil ketua DPRD, tak perlu dia tanggapi karena kursi Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, merupakan amanah dari DPP, bukan dari DPD II maupun DPD I.
“Saya duduk di kursi wakil ketua DPRD (Makassar) berdasarkan keputusan DPP. Masa keputusan DPP bisa dianulir oleh keputusan DPD II. Jadi ini tidak mungkin dilakukan,” ujar Nurhaldin.
Dia menyebutkan, meskipun ada wacana tersebut, dia mengaku tidak peduli dan akan tetap fokus pada amanah untuk melaksanakan tugas pokok pimpinan DPRD, terutama dalam mengawal agar pandemi Covid-19 ini selesai dan mendorong agar ekonomi kota Makassar membaik.
“Saya pribadi tidak akan terganggu dengan isu PAW itu, karena amanah yang saya pegang amanah dari DPP untuk mengawal kebijakan di Kota makassar ini, agar memihak kepada kepentingan rakyat di kota Makassar,” pungkasnya. (roma)
