Rudianto Lallo Berang, Masih Ada Oknum ASN Pemkot Makassar Lakukan Pungli

Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, mengecam kelakuan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, yang melakukan pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung (PBG).
Rudianto meminta kepada Kepala DPMPTS Makassar agar segera menindaki aparatnya yang ditemukan sengaja mempersulit pelayanan pengurusan cepat kepada masyarakat.
“Praktik Pungli yang konon marak dilakukan onum ASN di DPMPTS harus diusut. Ini sudah merusak tatanan dan budaya birokrasi Pemkot yang sudah baik. Saya minta kepala-kepala dinas terkait mengambil tindakan tegas, tertibkan aparatnya yang menghambat pelayanan perizinan,” kata Rudianto Lallo, Selasa (7/6/2022).
Dia menambahkan, dugaan praktik Pungli yang dilakukan oknum ASN di DPMPTS, baunya sudah mulai tercium, harus segera dibasmi, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan menjadi prilaku ASN, terutama dalam pelayanan pengurusan PBG.
“Tidak ada alasan membiarkan praktik pungli terjadi. Kalau ada baunya atau gejalanya, segera basmi. Agenda reformasi birokrasi yang digalakkan Pemkot bisa gagal karena masih ada oknum ASN yang tidak profesional dan melakukan Pungli,” ujar politisi yang dikenal sebagai Anak Rakyat ini.
Menurut Rudianto, regulasi terkait retribusi perizinan yang dibuat DPRD bersama Walikota, bukan untuk mempersulit dan membebani masyarakat, tapi tujuannya memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
“Pengurusan PBG mesti tertib administrasi, karena itu masyarakat membayar retribusi, pembayarannya harus disetorkan ke negara, lewat kantor PTSP, bukan perseorangan oleh oknum tertentu dengan tambahan biaya pengurusan. Ini tidak benar,” tegas Legislator Partai NasDem itu.
Justru, kata dia, warga yang niat mengurus izin atau mendapatkan persetujuan dari Pemkot, harus dikawal sesuai prosedur oleh petugas pelayanan publik.
“Tugas DPMPTSP Makassar harus membantu penerbitan izin dengan cepat, tanpa mempersulit warga dengan berbagai dalih yang dibuat-buat sehingga menghambat proses terbitnya izin,” pungkasnya. (andi esse)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini