Syamsir Anchi - saat melaporkan kasus korupsi di KPK beberapa waktu lalu. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Demonstran di era tahun 1998, Syamsir Anchi, mengatakan sikap Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk, adalah sikap seorang pemimpin kesatria yang memihak rakyat, bangsa dan negaranya. Sikap tersebut, kata dia, harusnya diikuti para politisi di Sulsel.
Sebaliknya, Syamsi Anchi menyebut, jika ada pihak yang menyuarakan perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk, itulah sikap para pecundang yang hanya memikirkan dirinya saja dan tega mengkhianati rakyat dan bangsanya.
“Kalau ada politisi yang menyuarakan perpanjangan kontrak PT Vale, yakinlah dia politisi jahat yang bermental korup dan pengkhianat. Mungkin saja dia sedang menikmati fasilitas dari PT Vale atau sedang berharap janji-janji Vale,” kata Syamsir Anchi melalui keterangannya, di Makassar, Minggu (11/9/2022).
Direktur Eksekutif Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI) ini, mengamati adanya gejala oknum politisi yang datang menghamba ke PT Vale. Bahkan, ungkapnya, ada oknum pimpinan dewan Kabupaten yang ujug-ujug bertemu pimpinan PT Vale dan menggaransi, bahwa Dewan di daerahnya akan mendukung perpanjangan kontrak PT Vale ini.
Syamsir Anchi mengaku dia akan merekrut relawan untuk mengawasi dan memantau pergerakan oknum pimpinan dewan yang diduga kuat menerima fasilitas dari PT Vale, mulai dari fasilitas tiket pesawat, hotel dan biaya akomodasi lainnya dalam perjalanan dinas dari PT Vale.
“Sumber kami di Vale menyebutkan, ada oknum Pimpinan Dewan di Daerah/Kabupaten yang sering menghubungi pimpinan PT Vale dan menjamin bahwa DPRD di daerahnya (kabupaten, red) tersebut, akan memperjuangkan perpanjangan kontrak PT Vale. Kami sedang menelusuri dan mencari bukti, apakah oknum tersebut menerima fasilitas dari PT Vale, kalau buktinya sudah ketemu, kami akan bawa ke KPK,” ujarnya.
Syamsir Anchi juga meminta agar KPK menyadap para pimpinan DPRD Luwu Timur, Bupati Luwu Timur dan para pejabat setempat untuk memantau pergerakan para politisi di Sulsel terkait perpanjangan kontrak PT Vale ini.
Menurut demonstran Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD) era 98 ini, wacana perpanjangan kontrak PT Vale tbk, tidak akan lepas dari upaya politisi kotor mencari peluang kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dengan PT Vale.
“Apalagi sudah menjelang memasuki tahun politik, Pemilihan Legislatif 2024, akan banyak politisi mencari logistik di Vale dengan cara melacurkan diri. Ini harus dipantau dan disadap oleh penegak hukum. Potensi KKN kronik harus dicegah dan diberantas. Kita berharap pada intitusi kepolisian dan KPK,” ucap Alumni Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Angkatan tahun 1993 ini.
Seperti diketahui, penolakan perpanjangan kontrak karya PT Vale yang akan berakhir tahun 2025 mendatang, mencuat di saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VIII DPR RI, Kamis (8/9/2022), lalu.
Panja Vele dalam RDP tersebut, menghadirkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulteng dan Gubernur Sultra. Ketiga Gubernur tersebut sepakat menolak kontrak karya PT Vale diperpanjang.
“Kami tegaskan komitmen untuk memperjuangkan tambang eks Vale dikelola oleh BUMD Provinsi dan Kabupaten. Serta lahan kontrak karya tidak diperpanjang. Lahan kontrak karya wajib menjadi milik Pemprov. Posisi Pemprov Sulsel jelas untuk memiliki konsesi tersebut berada di bawah kendali Pemprov bersama Pemkab Lutim,” ujarnya.
Menurutnya, konsesi wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) bekas Vale. Sebaiknya dikelola oleh pemerintah daerah (pemda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.
“Kita ingin konsesi eks tambang Vale di Sorowako bisa diserahkan ke BUMD. Pemprov Sulsel dan Pemkab Lutim sudah waktunya tidak hanya jadi penonton,” pungkasnya. (roma)
