menitindonesia, PAPUA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan menggelar Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Barat.
Kepala BPHL Wilayah XVI M Jandi Pinem, selaku Ketua Panitia mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, penurunan emisi didukung oleh pengendalian emisi gas rumah kaca sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan carbon Net Sink dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (Indonesia’s Forest and Other Land Use Net Sink 2030).
Memperhatikan hal tersebut Menteri LHK telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.
“Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi,” ujarnya, melalui keterangan tertulis, Selasa (7/2/2023).
Ia menambahkan, di sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca, yakni berkontribusi sekitar 60% dalam pemenuhan target netral karbon atau net-zero emission.
“Dalam rangka menginformasikan secara luas kepada stakeholder terhadap Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, pada tahun 2022 KLHK telah melakukan Sosialisasi pada 6 Regional yang meliputi Regional Sumatera, Regional Bali-Nusa Tenggara, Regional DKI Jakarta-Banten, Regional Sulawesi, Regional Kalimantan, dan Regional Maluku-Papua,” jelasnya.
Sosialisasi diikuti dengan Sosialisasi Sub Nasional pada bulan Juli 2022 secara series pada 12 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur
Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyampaikan kebijakan, strategi, dan rencana untuk implementasi rencana aksi mitigasi yang mengacu pada target penurunan emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2030 kepada stakeholder terkait secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum.
Selanjutnya, ia menjelaskan, pada tahun 2023 series Sosialisasi dan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional dilanjutkan yang akan dilaksanakan pada 22 (dua puluh dua) Provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara, Provinsi Papua dan Papua Barat, yang pelaksanaan Kick Off telah berlangsung pada tanggal 1 Februari 2023 yang lalu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
“Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan di daerah merupakan mitra strategis Kementerian LHK dalam keberhasilan implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat tapak,” jelasnya.
Selain itu, dukungan akademisi, lembaga mitra KLHK, lembaga swadaya masyarakat, dan media dapat membumikan dan menyebarluaskan tujuan positif Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sehingga seluruh masyarakat dapat menyadari pentingnya pengendalian perubahan iklim saat ini untuk masa depan.
“Sosialisasi pada tingkat Sub Nasional ini diharapkan mendapatkan masukan terkait kekhasan daerah terlebih dalam penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Barat,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki kondisi ekosistem yang cukup bervariasi, selain itu juga Papua Barat memiliki kawasan perairan berupa laut dan danau serta wilayah kepulauan.
Kementerian LHK memastikan optimalisasi pelaksanaan seluruh kegiatan yang sedang dan akan berjalan untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian LHK.
“Sinergitas kebijakan, perencanaan dan operasionalisasi yang memiliki kinerja yang terukur antar level di pusat, daerah dan bahkan tapak merupakan prasyarat untuk mecapai sasaran yang diharapkan,” paparnya.
Terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Barat ini pihaknya bersama Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Novia Widyaningtyas S.Hut., M.Sc melakukan audiensi dengan Gubernur Papua Barat Drs. Paulus Waterpauw M.Si di Ruang Kerja Gubernur Papua Barat di Manokwari pada 3 Februari 2023 lalu.
Ia mengatakan bahwa Gubernur Papua Barat sangat mendukung sepenuhnya pelaksanaan Sosialisasi Indonesia FOLU Net Sink dan penyusunan Rencana Kerja ini, hal ini sejalan dengan tujuan Provinsi Papua Barat yaitu Provinsi pembangunan berkelanjutan.
Untuk diketahui, sosialisasi dan penyusunan rencana kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Papua Barat akan berlangsung pada 15-16 Februari 2023 di Manokwari. (*)
