Pembangunan Daerah, Pemkot Parepare Libatkan Difabel

menitindonesia, PAREPARE – Program Inklusi dari Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Dan Masyarakat (YLP2EM) dan Yayasan BaKTI dinilai sukses mendorong pemerintah daerah agar ada pelibatan penyandang disabilitas atau difabel dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu diimplementasikan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Parepare tahun 2024, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, hingga kota nantinya.
Koordinator Program Inklusi Parepare, Abd Samad Syam, mengatakan, persoalan disabilitas merupakan amanah dari undang-undang dimana didalamnya ada 21 hak penyandang disabilitas, salah satunya terlibat dalam pembangunan daerah.
“Mereka (difabel) adalah bagian dari masyarakat kita, karena itu mesti dilibatkan dalam pembangunan daerah, dan memberikan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas,” ungkapnya.
“Kita harap, melalui perda yang akan didorong oleh DPRD bisa menjadi payung hukum dan dapat membackup bantuan dari pemerintah,” tambah dia.
Penanganan ini masuk dalam program inklusi yang juga meliputi penanganan perempuan dan anak. Tujuannya, memberikan ruang dan peran kepada masyarakat difabel agar bisa lebih jauh melibatkan diri dalam banyak hal.
Diketahui dari data Dinas Sosial Kota Parepare, tercatat sebanyak 484 difabel atau penyandang disabilitas yang ada di Parepare.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Parepare, Zulkarnaen Nasrun, mengatakan, sejauh ini Pemkot Parepare serius menangani difabel. Termasuk melibatkan dalam Musrenbang.
Zulkarnaen juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari YLP2EM dan Yayasan BaKTI yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah mendorong program inklusi, khususnya memberikan hak-hak para difabel, perempuan, dan anak.
“Tahun ini kita sudah mulai mengoptimalkan pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2022 terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, dimana kita sudah menerapkan inklusi sosial baik itu perlindungan anak, perempuan, dan disabilitas,” ujarnya.
“Hal itu juga tidak lepas dari pendampingan dan kerja sama dengan YLP2EM dan Yayasan BaKTI sehingga dalam pengoptimalannya inklusi sosial ini dapat berjalan dengan baik, hanya saja saat ini kita keterbatasan penerjemah dan tidak semua difabel dapat hadir karena kondisi,” jelasnya.
Semoga pada Musrenbang tingkat kota yang direncanakan di bulan April, lanjut Zulkarnaen, dapat lebih dioptimalkan. Agar penyandang disabilitas yang hadir tidak hanya datang untuk menghadiri, tapi juga bisa memberikan kontribusi pemikiran.
“Jadikan ini wadah, kita ingin mendengar secara langsung apa yang menjadi kendala bagi difabel, apakah itu akses pembangunan, kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun layanan jasa lainnya,” imbuhnya. (*)