menitindonesia, MAKASSAR – Ketua Sidang Pemilihan Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. drg. Hasanuddin Tahir, MS.,Sp. Perio.(K), mengatakan terpilihnya Prof. Dr. Alimuddin Unde, M.Si sebagai Ketua MWA Periode 2023-2027 menggantikan Dr (HC) H. Syafruddin, sudah sesuai prosedur.
“Pemilihan Ketua MWA Unhas kali ini sama seperti dengan proses pemilihan Ketua MWA periode sebelumnya. Rektor sebagai bagian dari MWA mengusulkan nama, kemudian nama tersebut didiskusikan dan diminta kepada semua anggota MWA memberikan saran, pandangan dan usulan,” kata Prof Hasanuddin Tahir melalui keterangannya, Senin (27/3/2023).
BACA JUGA:
Kisruh Pemilihan Ketua MWA, Mutu Unhas Turun, Prof Jamaluddin Jompa Dituding Biang Keroknya
Prof Hasanuddin juga mengungkapkan, bahwa nama yang diusulkan oleh Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, dikembalikan kepada semua anggota untuk didiskusikan dan dimintai pandangannya.
BACA JUGA:
Danny Pomanto Lantik 220 ASN Baru Pemkot Makassar, Tekankan Akhlak, Loyalitas dan Inovatif
BACA JUGA:
Kementerian ESDM Meradang, Blok Migas Lepas Pantai Jatim Diambil Alih Kanada
“Jika ada yang keberatan silahkan, dan jika tidak disetujui, maka kita akan voting sebagai jalan terakhir,” ujarnya.
Diskusi pun kemudian berkembang dari beberapa anggota MWA yang menyampaikan aspek plus-minus antara Ketua MWA dari unsur eksternal dan dari unsur internal.
“Kalau kita memilih ketua MWA apakah itu dari unsur internal atau unsur eksternal, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya dan Unhas sudah mengalami dua-duanya. Nah tinggal sekarang, kita mau memilih yang mana,” ujarnya mengutip salah seorang anggota MWA saat pemilihan.
Yang dimaksud anggota MWA tersebut, kata dia, adalah MWA Unhas pernah dipimpin oleh Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA dari unsur internal dan kemudian dipimpin Komjen (Purn) Drs. Syafruddin, M.Si dari unsur eksternal.
Menurut Hasanuddin, Prof. Dr. dr. Andi Zulkifli, M.Kes, adalah salah satu anggota MWA yang menyarankan agar sebaiknya MWA tidak dipimpin lagi dari unsur eksternal karena kontribusinya sangat kurang.
Meski demikian, lanjut Hasanuddin, salah seorang anggota MWA kemudian menimpali kalau Ketua MWA dari unsur eksternal tersebut tetap memiliki kontribusi yang besar, namun orang di luar sistem tidak mengetahui kontribusi yang diberikan ke Unhas.
Setelah proses curah pendapat tersebut, papar Hasanuddin, peserta rapat tetap meminta kesediaan ketiga orang dari perwakilan masyarakat, untuk dimintai kesediaannya menjadi Ketua atau pimpinan MWA.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang juga ditawari untuk menjadi Ketua MWA, mengatakan bahwa meskipun menjadi Ketua MWA, Bahlil mengaku akan tetap mendukung Unhas. Bahkan, Bahlil pun menawarkan kantornya dijadikan sebagai kantor kedua MWA.
“Menteri Bahlil mengaku tetap mendukung Unhas dan bersedia jika kantornya dijadikan kantor kedua MWA. Pak Menteri juga berjanji akan memperkuat MWA untuk menghadirkan investasi di Kampus Unhas,” ujar Prof Hasanuddin.
Hal yang sama, lanjut Prof Hasanuddin, juga disampaikan Ketua Kadin M. Arsjad Rasjid PM yang mengakui sebagai anggota MWA adalah jabatan baru baginya.
“Pak Arsjad Rasjid PM meski mengaku belum pernah menduduki jabatan seperti ini di universitas manapun, dan mengatakan akan mendalami perannya sebagai Anggota MWA Unhas, tetapi Pak Arsjad tetap akan berkontribusi kepada Unhas,” katanya menjelaskan sikap Arsjad Rasjid pada rapat Anggota MWA yang digelar di Kantor Menteri Bahlil, di Jakarta Senin, pekan lalu.
Karena itu, kembali Hasanuddin, meminta pandangan dari forum terkait dengan nama yang diusulkan Rektor.
“Berkali-kali saya meminta pandangan dari anggota yang lain, tetapi tidak ada, sehingga usulan Pak Rektor itulah dijadikan keputusan. Dan sebagai Ketua sidang sementara, menutup rapat dengan keputusan yang telah dibacakan. Adapun tata cara pengusulan yang dilakukan Pak Rektor kali ini mengikuti tata cara proses pemilihan Pimpinan MWA sebelumnya,” jelas Prof Hasanuddin.
Sekretaris Rektor Unhas, Dr. Sawedi Muhammad, menambahkan, terkait dengan nama-nama seperti Menteri Pertanian Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.SI, MH, tidak dimasukkan sebagai anggota MWA dari unsur masyarakat karena terkendala dengan salah satu persyaratan anggota MWA yang tidak boleh berasal dari anggota partai politik.
Demikian pula dengan nama pengusaha batu bara, Haji Isam, menurut Sawedi telah dihubungi namun menyatakan tidak bersedia. (roma)
