menitindonesia, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar marah. Ia meluapkan kemarahannya setelah mengetahui anggaran pemerintah daerah banyak dipakai untuk ongkos perjalanan dinas yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena saya yang temukan justru habis banyak di birokrasi,” kata Jokowi dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dari BPK, di Istana Negara, Jakarta, dikutip Selasa (27/6/2023).
Jokowi menyebutkan anggaran di beberapa provinsi dan kabupaten, aneh. Jokowi menyoroti anggaran penyuluhan pertanian untuk meningkatkan SDM. Menurut dia, hampir separuh lebih anggaran ini dialokasikan untuk keperluan perjalanan dinas.
BACA JUGA:
Pemprov Sulsel Hadirkan Gerakan Pangan Murah Serentak di 24 Kabupaten Kota, Ini Sasarannya
“Tidak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan SDM pertanian, total anggaran Rp1,5 miliar, Rp1 miliar untuk perjalanan dinas,” ungkap Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan anggaran untuk pengembangan UMKM di Kabupaten yang tidak langsung berdampak pada masyarakat. “Pengembangan UMKM, tujuannya untuk pengembangan usaha mikro dan total anggaran Rp 2,5 miliar. Dari total anggaran Rp 2,5 miliar, sebanyak Rp 1,9 Miliar dipakai untuk honor dan untuk perjalanan dinas,” sebutnya.
Contoh ketiga, dia menemukan, pembangunan dan rehabilitasi Balai Penyuluhan dari Pemerintah Kabupaten, dengan anggaran Rp1 miliar, yang mana Rp734 juta digunakan untuk honor perjalanan dinas dan rapat.
BACA JUGA:
Antisipasi Genangan, Satgas Dinas PU Makassar Intens Keruk Saluran Drainase
Jokowi menyebut anggaran aneh di pemerintah daerah ini tidak hanya pada satu-dua kabupaten. Melainkan sangat banyak hingga ribuan.
“Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan, bukan hanya tiga contoh ini. banyak ribuan yang seperti ini. mestinya yang namanya overhead itu ya 20% atau paling banyak 25% ini kebalik,” ucap Jokowi.
Dalam acara BPKP itu, Jokowi mengingatkan anggaran stunting di APBD salah satu daerah yang dipakai untuk pos lain. Anggaran stunting Rp10 miliar, namun yang digunakan untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak stunting tak sampai Rp 2 miliar.
“Anggaran stunting ini justru didominasi untuk perjalanan dinas dan rapat. Perjalanan dinas saja sampai Rp3 miliar sendiri, urusan rapat-rapat juga Rp3 miliar sendiri,” kata Jokowi dengan nada sangat jengkel dengan cara penganggaran seperti ini.
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mengecek langsung beberapa APBD di Kemendagri. Alokasi anggaran untuk program stunting ini lebih banyak untuk perjalanan dinas dan biaya rapat-rapat. “Yang benar-benar beli telur itu nggak ada Rp 2 miliar. Kapan stunting mau selesai kalau caranya seperti ini,” ujarnya. (andi ade zakaria)
