Pelantikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie dan sejumlah wakil menteri. (Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Setelah memecat Jhonny Gerald Plate dari kabinetnya karena terlibat perkara korupsi proyek base transciever station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Budi Arie Setiadi menggantikan posisi Jhonny di Istana Negara, Senin (17/7/2023) kemarin.
Jhonny G Plate merupakan kader dan bekas sekretaris jenderal Partai NasDem. Posisi Jhonny sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dicopot setelah ia terlibat pada skandal korupsi sebesar Rp8.030 triliun di Kementerian Kominfo. Ketua Umum Projo, Arie Budi Setiadi, diamanahkan menggantikan posisi Jhonny sebagai Menteri Kominfo, sekaligus ditugaskan membersihkan kementerian yang pernah dipimpin anak buah Surya Paloh itu dari banyak masalah.
Sebelumnya, Budi Arie menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk membenahi Kementerian Kominfo, Budi Arie ditemani Nezar Patria, bekas wartawan Tempo yang juga ikut dilantik sebagai wakil menteri.
Menurut Peneliti dan Pengamat Politik pada Yayasan Lembaga Kajian Pembangunan (LKP) Muhammad Asrul Nurdin, S.Pd, di penghujung masa jabatannya sebagai Presiden, Jokowi ingin membuka ruang pengaruh yang lebih besar di pentas politik nasional kepada relawannya. “Sikap Jokowi ini, sah-sah saja, sebab tugas pemimpin memang menyiapkan kader dan memberdayakan kadernya,” kata Muhammad Asrul Nurdin saat dimintai tanggapannya di Makassar, Selasa (18/7/2023).
Dia juga menilai, bahwa kartu politik Projo yang dimainkan Jokowi dalam reshuffle kabinetnya, semiotika politiknya menunjukkan dukungan istana mengarah kepada Prabowo Subianto, bukan ke Ganjar Pranowo.
“Hasil pertemuan empat mata antara Presiden Jokowi dan Prabowo tanggal 10 Juli lalu di Istana, salah satu agenda yang dibahas selain mendiskusikan hasil survei, juga mengusulkan agar Budi Arie menggantikan Jhonny G Plate. Kan yang selama ini getol deklasikan Prabowo Capres adalah Projo, ya kan,” ungkap Muhammad Asrul.
Selain itu, kata dia, Jokowi juga lebih mempercayai militansi dan profesionalisme Budi Arie untuk membereskan berbagai masalah di Kementerian Kominfo. “Jadi, kalau Jokowi ingin menciptakan legacy di pemerintahannya, memang sudah saatnya mengurangi jatah menteri dari partai, masukkan orang profesional, yah termasuk relawannya yang non partisan partai,” ucap Muhammad Asrul.
Pimpinan Pesantren Nurul Ikhwan Maros ini, juga memprediksi jika Presiden Jokowi akan kembali melakukan reshufle menjelang Pemilu nanti. “Kalau Erick Thohir atau Sandiaga Uno jadi tarung di Pilpres, yah pasti ada reshuffle. Yah, sebaiknya jangan tanggung, tarik lagi satu Projo masuk kabinet atau minimal wakil menteri. Biar ada yang mewakili kawasan timur, tuh ada Ketua Projo Sulsel Herwin Niniala, pak Jokowi kalau mau bisa jadikan dia Wakil Menteri,” pungkasnya. (AE)
