Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Panjaitan dan Ketum, Airlangga Hartarto. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Giliran Partai Golkar mengalami turbulancy. Posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, benar-benar sedang digoyang. Wacana pergantian Ketua Umum Golkar, terus dihembuskan. Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengaku sudah menemui Ketua Dewan Penasehat Golkar, Luhut Binsar Panjaitan.
Yorrys mengakui, saat bertemu Luhut, keduanya membicarakan masalah-masalah di Golkar sejak dipimpin Airlangga Hartarto. “Iya, Luhut menceritakan banyak masalah Golkar sejak dipimpin Airlangga pada 2017,” kata Yorrys.
Tak hanya Yorrys. Kabar penggantian Ketua Umum juga dihembuskan Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam. Bahkan Ridwan menggulirkan wacana Munaslub saat mereka rapat internal di rumah Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono, pada 9 Juli 2023, lalu.
Ridwan juga mengusulkan, jika benar nanti terjadi Munaslub, maka satu-satunya kader senior Golkar yang layak menggantikan Airlangga adalah Luhut Binsar Panjaitan. “Luhut memenuhi kriteria kader yang super berkualitas,” ujarnya.
Desakan agar Airlangga digantikan posisinya sebagai Ketua Umum ini semakin ramai. Apalagi kasus korupsi izin ekspor minyak goreng berhasil ditelisik kejaksaan. Kini lima orang sudah dihukum. Salah satunya Tim Aistensi Menteri Koordinator Perekonomian, Weibinanto Halimdjati atau Lin Che Wei, orang dekat Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian ini.
Mendengar kabar ada rapat digelar di kediaman Agung Laksono, buru-buru Airlangga menganulir isi pertemuan dalam rapat itu: bukan untuk melengserkan dirinya melalui Munaslub partai. Agung juga membenarkan, bahwa tak ada pembahasan terkait agenda penggantian ketum sebelum Munas 2024.
Sementara itu, Pengamat politik sekaligus peneliti pada Yayasan Lembaga Kajian Pembangunan (LKP) Muhammad Asrul Nurdin, S.Pd, mengakui isu Munaslub Partai Golkar bukan isu kaleng-kaleng. “Adanya peristiwa politik extraordinary, misalnya menjadi alasan Munaslub digelar. Kalau benar nanti Airlangga terseret perkara korupsi izin ekspor minyak goreng, maka konstitusi partainya mengharuskan Munaslub untuk memilih ketum yang baru,” ujar Muhammad Asrul saat dimintai komentarnya, Senin (24/7/2023).
Tak hanya peristiwa politik extraordninary, ujar Asrul, isu Munaslub Golkar juga mencuat karena kader senior Golkar merasa Airlangga tidak memberi efek elektoral. Konon, kata dia, survei elektabilitas Golkar sekarang sisah 6 persen. “Tapi yang lebih genting adanya peristiwa politik ekstraordirnary, sehingga Munaslub memiliki relevansi dengan konflik internal di Golkar,” tuturnya.
Muhammad Asrul juga menyebutkan, kasus yang menyeret Airlangga hingga dipanggil Kejagung untuk diperiksa terkait kebijakan izin ekspor minyak sawit mentah (minyak goreng) tahun 2021-2022 itu. “Akibat kebijakannya itu terjadi tindak pidana korupsi. Kita baca kalau Kejagung sudah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dan lima orang lainnya juga sudah divonis,” katanya.
Muhammad Asrul menambahkan, atas dasar itu sejumlah senior Golkar sekarang bergejolak minta Munaslub digelar. “Karena dari konstruksi perkara izin ekspor minyak goreng ini, Airlangga sulit berkelit karena kebijakannya itu,” ujar Muhammad Asrul. (AE)
