Dua Kader Silang Pendapat Hak Interpelasi, Golkar Sulsel Tidak Solid?

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Rahman Pina.
menitindonesia, MAKASSAR — Dua kader Partai Golkar Sulsel di DPRD Provinsi silang pendapat. Tanda Golkar Sulsel tidak solid?
Hal itu tidak lepas dari pengusulan hak interpelasi yang disuarakan Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Golkar, Arfandy Idris.
Terungkap, hal itu belum pernah dibahas di Fraksi Golkar. Sehingga, hanya dianggap sebagai pendapat personal, bukan suara Fraksi Golkar.
“Belum, belum. Setiap kebijakan fraksi harus dibahas di fraksi dan dilaporkan ke DPD 1 Golkar. Jadi itu personal. Kami belum pernah bahas di fraksi,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Rahman Pina, Kamis (24/8/2023).
“Secara personal pun saya tak setuju. Saya kira tak relevan lagi dengan sisa masa jabatan gubernur yang tinggal beberapa hari lagi akan berakhir. Kalau mutasi pejabat dijadikan dasar, mestinya Inspektorat dan BKD dulu dipanggil, apa alasannya ada yang turun eselon, bisa saja karena ada pelanggaran. Jadi terlalu jauh kalau sampai interpelasi,” sambungnya lagi.
Dalam setiap mutasi jabatan pasti ada yang senang dan kecewa. Tapi sepanjang sesuau regulasi perundang-undangan, gubernur punya hak prerogatif.
Terpisah, Kepala Bidang Humas Dinas Kominfo SP Sulsel, Yessy Yoanna Ariestiani, menjelaskan, terkait mutasi pejabat, non job, hingga demosi, merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa era sekarang adalah era pemerintahan modern, dimana penempatan jabatan tergantung dari kinerja dan integritas.
“Dalam beberapa kesempatan, Bapak Gubernur selalu menyampaikan, bahwa sekarang era pemerintahan modern. Mutasi, rotasi, ada yang dinonjob, ada yang demosi adalah hal yang lumrah terjadi dan pasti sudah melalui pertimbangan yang matang. Hari ini demosi, beberapa waktu kemudian dapat jabatan lagi, itu sudah pernah terjadi di pemprov sulsel, intinya mari kita perlihatkan kinerja dan integritas kita,” kata Yessy. (*)