menitindonesia, MAKASSAR – Pegiat gerakan pro-demokrasi di Sulsel, Mustamin A. Patawari alias Philip, menilai pengangkatan Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, M.P., sebagai Menteri Pertanian (Mentan) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), merupakan keputusan yang tepat.
Menurut Philip, penunjukan kembali Amran Sulaiman sebagai Mentan, sudah sesuai kebutuhan negara untuk segera mengangkat kembali produksi pertanian yang merosot akibat adanya kemarau panjang dan memastikan ketersediaan pupuk, benih/bibit dan modal kerja petani.
“Negara membutuhkan sosok Amran Sulaiman kembali mengurus sektor pertanian. Komoditas strategis seperti tanaman padi dan jagung, harus kembali diangkat. Amran sudah tahu cara agar bangsa ini mencapai swasembada pangan. Artinya Indonesia tidak lagi mengekspor beras dan jagung,” kata Philip saat dimintai komentar jurnalis media ini, Rabu (25/10/2023).
Harapan Petani
Selain itu, Philip juga menitipkan harapan petani kepada Mentan Amran Sulaiman. Menurutnya petani berharap agar Mentan segera mengidentifikasi kendala pendistribusian pupuk subsidi, agar petani bisa mendapatkan jatah pupuk subsidi sesuai kebutuhan.
Yang juga harus menjadi perhatian Amran Sulaiman, ujar dia, yakni pendistribusian bantuan alat mesin pertanian agar tidak membebani petani. Philip mengungkapkan, bahwa masih ada oknum-oknum yang mengatasnamakan pihak Kementan untuk meminta uang ke kelompok tani apabila kelompoknya ingin mendapatkan bantuan alat mesin pertanian, misalnya traktor dan mesin combain (pemotong padi).
“Banyak kelompok tani mengeluh, untuk dapat bantuan traktor, harus setor uang ratusan juta ke oknum yang mengatasnaman Kementan. Ini harus diberantas, kasihan bantuan pertanian, koq dijadikan alasan pungli,” ungkapnya.
Mantan Legislator DPRD Kabupaten Bulukumba tiga periode itu, mengaku siap melaporkan pihak-pihak yang memperjualbelikan bantuan mesin pertanian seperti traktor empat roda dan mesin pemotong padi kepada Kelompok Tani.
“Pelakunya masih berkeliaran, mengatasnamakan Kementan untuk melakukan pungli. Saya siap membantu Pak Mentan mengadvokasi ini dan melaporkannya ke APH,” kata Philip. “Kami bisa serahkan datanya ke Pak Mentan.” (AE)