FOTO: Presidium PMKRI Cabang Makassar saat menyampaikan memorandum akhir tahun di Monumen mandala.
menitindonesia, MAKASSAR – Di Penghujung tahun 2023, Perhimpunan Mahasiswa Katorlik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Makassar menggelar acara refleksi akhir tahun di Monumen Mandala, Sabtu (31/12/2023), malam.
Ketua Presidium PMKR Cabang Makassar Dawita Rama menyampaikan, bahwa Indonesia yang merupakan negara terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 278,8 juta jiwa, masih mengalami krisis air bersih.
“Secara global Indonesia berada di urutan 125, di tingkat Asia sanitasi di Indonesia masih buruk, sedangkan di Asia Tenggara masih berada di urutan ke sembilan,” kata Dawita Rama saat membacakan memorandum.
PMKRI, lanjut Dawita Rama menilai, ketersediaan air bersih di Indonesia belum merata menjadi isu penting sebab akan mempengaruhi segala aspek kehidupan mulai dari kesehatan manusia hingga kesejahteraan bersama (bonum commune). “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengatakan capaian akses air bersih yang layak di Indonesia mencapai 72,55%. Capain tersebut tidak sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) yakni sebesar 100%,” ujarnya.
Menurut Dawita, Kementerian PUPR telah mengungkapkan, Indonesia masih dilanda krisis air (akses air bersih). “Sekitar 21% penduduk Indonesia yang dapat mengakses air bersih,” ujar dia.
Lebih lanjut Dawita menyampaikan, PMKRI Cabang Makassar berharap sanitasi air sebagai upaya menjamin keamanan dan kebersihan lingkungan serta sebagai sumber untuk keberlangsungan kehidupan manusia. “Tanpa sanitasi yang baik maka keadaan lingkungan semakin buruk, kuantitas dan kualitas air semakin menurun. Tidak hanya bermanfaat untuk manusia melainkan bagaimana menjaga hutan sebagai paru-paru dunia,” ujarnya.
Untuk itu, kata Dawita, PMKRI Csabang Makassar mendorong pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum.
“Dalam pasal 2 peraturan tersebut mengatakan bahwa setiap Penyelenggara wajib menjamin kualitas Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, air untuk Kolam Renang, air untuk SPA, dan air untuk Pemandian Umum, yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan,” kata dia.
Menurut Dawita, ketersediaan kualitas air untuk keperluan higiene sanitasi, air dan standar baku mutu kesehatan penting untuk disosialisasikan kepada Masyarakat demi mutu Kesehatan umat manusia.
Selain itu, Dawita Rama juga menyinggung masalah sampah yang tidak pernah berhenti dari lingkaran diskusi. Dawita menyebut Indonesia merupakan salahsatu negara yang penanganan sampahnya sangat buruk. “Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China. Terdapat 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola. Buruknya lagi, terdapat 1,29 juta ton dari sampah tersebut berakhir begitu saja di laut,” ungkap dia.
Dawita membeberkan data yang dia peroleh, rata-rata jumlah sampah tahunan di Indonesia mencapai 34,9 juta ton dengan rata-rata jumlah sampah harian sebesar 95, 500 ton. “Pemerintah harus segera mengatasi masalah sampah ini dengan melakukan kajian dan pemilahan,” ujarnya.
Menyambut tahun 2024, PMKRI Cabang Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan semua pihak yang peduli terhadap lingkungan bebas dari sampah. “Dalam menyambut tahun baru 2024, PMKRI Cabang Makassar juga menyampaikan bahwa pentingnya kolaborasi dan komitmen pemerintah termasuk masyarakat dalam mengoptimalkan kinerja atas kepedulian untuk pengelolaan sampah agar menghemat sumber daya alam sehingga terawat dengan baik,” katanya.
Situasi Politik dan Demokrasi
PMKRI juga membuat pernyataan mengenai situasi Politik dan Demokrasi. Dawita menjelaskan. bahwa persepsi masyarakat tentang dunia politik saat ini beranekaragam. Dia mengatakan, public berharap politik dapat membawa kesejatraan, meskipun tidak sedikit yang menjauhi politik karena sarat dengan intrik dan konflik. “Pendidikan politik mejandi keharusan untuk diterapkan agar setiap orang paham dengan dengan kewajiban dan haknya sebagai warga negara,” ujarnya.
Partisipasi public yang tinggi dalam pemilu, kata Dawita, merefleksikan kesadaran politik yang semakin meningkat. “Demokrasi seutuhnya setiap warga negara bisa menjadi pemimpin atau pemimpin yang berasal Rahim rakyat,” ujar dia.
Namun, PMKRI menilai, kenyataanya kekuatan uang yang membuat demokrasi keluar dari relnya, sehingga orang-orang yang berkompoten namun tidak didukung financial selalu tidak terpilih. “Dari moratmarit demokrasi yang dipertontonkan hari ini melahirkan kebijakan yang selalu menguntungkan kapitalisme dan oligarki,” ungkap Dawita. (*)
