menitindonesia, MAKASSAR – Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, menyampaikan rencananya untuk mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Ketua Forum Anti KongKalikong Ahmad Mabbarani, menyebut rencana Mahfud itu harusnya segera dilakukan supaya tidak terkesan hanya cari sensasi saja.
Ahmad Mabbarani menilai, etikanya memang Mahfud harus meninggalkan jabatannya sebagai menteri, sebab selama masa kampanye Pilpres mantan Ketua MK itu lebih banyak menyoroti kinerja kabinet Jokowi yang dinilainya gagal.
“Jadi sebaiknya memang Mahfud MD mundur karena kebiasaannya mengkritik pemerintahan Jokowi. Kan tidak etis menteri kritik menteri atau menteri kritik presidennya. Meski sudah jadi cawapres, mestinya Mahfud mensosialisasikan kinerja kementeriannya, bukan mengumbar kegagalan penegakan hukum,” kata Ahmad Mabbarani saat dimintai komentar media ini, Kamis (25/1/2024).
Namun, pegiat antikorupsi ini memahami, jika Mahfud ingin mendapatkan perhatian rakyat dengan cara membuat banyak sensasi. Mabbarani menyarankan sebaiknya Mahfud percepat mundur. “Jangan cuman diomong-omong. Sudah tanggung ini, mundur dulu baru lancarkan kritik. Kalau masih menjabat Menko lalu terus mengeritik, kesannya nanti, seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri,” ujar Mabbarani.
Menurut Ahmad Mabbarani, meski Mahfud mundur, pemerintahan Jokowi tak akan pincang. Sebab, kata dia, banyak tokoh yang bersedia menggantikan posisinya sebagai Menkopolhukam. “Letjen TNI Purn. Syafrie Sjamsuddin bisa mengisi posisi Menkopolhukam. Kapasitasnya tak kalah dari Mahfud. Atau kalau mau tokoh Parpol, juga banyak tuh,” ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan keinginannya untuk mundur dari jabatan Mekopolhukam. Ia mengaku sudah mengancang-ancang mundur sejak debat pertama Pilpres 2024 digelar.
“Saya sudah rencanakan mengundurkan diri, itu sebenarnya sudah lama ketika akan dimulai debat pertama,” kata Mahfud MD di Semarang, Selasa (23/1), lalu.
Ia menyampaikan keinginannya untuk mundur agar dirinya bisa leluasa membuka data dan menyampaikan pada kepemimpinan Jokowi. “Lebih etis saya buka data-data jika saya tidak di pemerintahan,” ujar Mahfud. (AE)