menitindonesia, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) meminta Kontraktor Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan bagian wilayah kerja migas potensial yang tidak diusahakan (idle), atau mengembalikan potensi migas potensial tersebut ke negara.
Untuk menempuh itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif, menerbitkan keputusan menteri tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial Yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.
Dengan terbitnya keputusan Menteri ESDM itu, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Ariana Soemanto, menyampaikan kriteria bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial, seperti lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD). Ariana juga mengatakan, apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.
“WK migas potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan,” kata Ariana di Jakarta, dikutip Rabu (10/7/2023).
Pemerintah, lanjut Ariana, akan melakukan upaya optimalisasi dan meminta KKKS segera mengerjakan Bagian WK potensial yang idle tersebut, dan mengajak badan usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis atau mengusulkan WK potensial itu untuk dikelolah oleh KKKS lain.
Selain itu, kata Ariana, KKKS juga diminta melakukan pengembalian Bagian WK potensial yang idle tersebut kepada Menteri ESDM, dengan menimbang kewajiban pasca operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya untuk diusulkan menjadi Bagian WK baru.
“Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini, sesuai hasil evaluasi, rencana dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelolah Migas Aceh,” ujar dia.
Untuk diketahui, produksi migas RI setiap tahun, terus mengalami penurunan, khususnya pada komoditas minyak bumi. Akibatnya, ekspor migas terus meningkat sehingga mempengaruhi harga BBM. Dari data SKK Migas, lifting minyak 2023 hanya mencapai 605.723 ribu barel per hari (bph) atau 91.78% dari target 660.000 bph. Untuk tahun 2024, ditargetkan lifting minyak sebesar 635000 bph, sesuai dengan APBN 2024.
