Pantau Seleksi P3K, Ketua DPRD Maros Pastikan Tak Ada Intevensi

menitindonesia, MAROS – Ketua DPRD Kabupaten Maros, Muhammad Gemilang Pagessa, meninjau langsung pelaksanaan Ujian Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Gedung Universitas Muhammadiyah Makassar, Senin, (09/12/2024).

Ujian ini melibatkan 3.515 peserta dari berbagai instansi di Kabupaten Maros itu, berlangsung selama tiga hari, dimulai sejak 7 Desember dan berakhir pada 9 Desember 2024. Dalam satu sesi, ujian diikuti oleh 500 peserta, dan totalnya terbagi dalam tujuh sesi.

Dalam tinjauannya, Gemilang menyampaikan keyakinannya terhadap sistem seleksi yang diterapkan tahun ini. Pasalnya, nilai para peserta ujian dapat dilihat langsung oleh publik, baik melalui layar yang tersedia di lokasi maupun melalui siaran langsung di YouTube.

“Kita ingin memastikan bahwa proses seleksi ini dilakukan dengan penuh keterbukaan, sehingga semua pihak dapat menyaksikan bahwa hasilnya murni berdasarkan kemampuan peserta,” kata Gemilang.

Ia menyampaikan harapannya agar seleksi ini dapat menghasilkan tenaga pegawai yang mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Pemerintah memerlukan orang-orang yang kompeten untuk mendukung kemajuan daerah. Karena itu, proses ini harus benar-benar menghasilkan yang terbaik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gemilang mengapresiasi kerja keras panitia, tim BKPSDM, dan para peserta yang telah mempersiapkan diri dengan baik.

“Kita berharap ujian ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola rekrutmen pegawai yang terbuka dan bebas dari kepentingan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros, Andi Sri Wahyuni AB, yang turut hadir mendampingi Ketua DPRD, menjelaskan detail pelaksanaan ujian ini.

Ia menegaskan, proses seleksi telah dirancang untuk menjamin hasil yang adil dan murni, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

“Kami ingin memastikan bahwa peserta yang lolos seleksi ini adalah mereka yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi terbaik. Tidak ada ruang untuk praktik ‘titipan’, baik dari anggota DPRD, Bupati, maupun pejabat lain,” tegas Sri Wahyuni.

Ia juga menambahkan bahwa ujian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkup pemerintahan Kabupaten Maros.

Para peserta yang berhasil lolos nantinya diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang aktif dan profesional di instansi masing-masing.

Sistem seleksi berbasis teknologi menjadi salah satu poin unggulan dalam pelaksanaan ujian PPPK tahun ini. Dengan hasil ujian yang langsung dapat diakses publik secara real-time, pemerintah ingin menegaskan bahwa tidak ada manipulasi dalam proses seleksi.

“Ini adalah wujud komitmen kami untuk menjamin integritas dan keadilan bagi seluruh peserta,” tambah Sri Wahyuni.

Sejumlah peserta yang mengikuti ujian juga mengapresiasi sistem seleksi ini. Mereka merasa bahwa transparansi yang diberikan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap proses perekrutan.

“Rasanya lebih tenang karena kami tahu hasilnya tidak bisa dimanipulasi. Semua bergantung pada usaha dan kemampuan kami sendiri,” ujar salah satu peserta ujian.