menitindonesia, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr. Jufri Rahman, memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk delapan rumah sakit yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Sulsel.
Rapat digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (21/1) kemarin, berdasarkan instruksi Penjabat Gubernur, Prof. Fadjry Djufry.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing rumah sakit memaparkan capaian kinerja sepanjang tahun 2024 serta target pendapatan dan program yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2025.
Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memaksimalkan pendapatan rumah sakit pada tahun 2025.
“Rapat ini adalah forum untuk mengetahui apa yang sudah dikerjakan di tahun 2024, masalah dan kendala apa saja yang dihadapi, lalu kita mencari solusi bersama agar tidak terulang di tahun 2025,” ujar Dr. Jufri Rahman, Rabu (22/01/2025).
BACA JUGA:
Pemkab Maros Desak Utang DBH Pemprov Sulsel Sebesar Rp32 Miliar Segera Dicairkan
Jufri menekankan bahwa target kinerja tahun 2025 harus disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
Meski target telah ditetapkan dalam APBD Pokok 2025, ia mengusulkan penyesuaian melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 agar lebih realistis.
“Sebaiknya target mengacu pada realisasi tahun 2024. Kita sesuaikan target itu di anggaran perubahan nanti,” tegasnya.
Direktur RSUD Labuang Baji, dr. Rachmawati Syahrir, menyampaikan bahwa rapat ini penting untuk menilai indikator kinerja delapan rumah sakit yang dikelola Pemprov Sulsel.
Ia juga mengusulkan keberagaman indikator sebagai alat ukur keberhasilan untuk mencapai target yang lebih komprehensif.
BACA JUGA:
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprov Sulsel Bepredikat Sangat Baik Tahun 2024
“Diharapkan ada keberagaman indikator supaya alat ukur keberhasilannya sama. Ini penting untuk melihat apa yang perlu diperbaiki,” jelas dr. Rachmawati.
Lebih lanjut, rapat ini juga membahas kendala yang menyebabkan rendahnya pendapatan rumah sakit daerah dibandingkan dengan rumah sakit swasta.
Strategi penganggaran dan pemasaran disebut sebagai dua poin penting yang perlu diperhatikan.
“Analisa masalah terkait penganggaran dan strategi marketing menjadi fokus untuk menjadikan rumah sakit daerah lebih kompetitif,” tambahnya.
Adapun delapan rumah sakit di bawah koordinasi Pemprov Sulsel yang dievaluasi adalah RSUD Labuang Baji, RSUD Haji, RS Ibu dan Anak Fatima, RS Ibu dan Anak Pertiwi, RSKD Gigi Mulut, RSUD Sayang Rakyat, RS Dadi, dan RSUD La Mappapenning Bone.
Kinerja rumah sakit ini menjadi perhatian utama Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, demi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
