menitindonesia, MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mengeluarkan peringatan keras kepada oknum kepala sekolah dan calo yang mencoba bermain dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Ari menegaskan, pihaknya bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar akan mengawal ketat proses penerimaan siswa baru agar berjalan transparan dan bebas dari praktik kecurangan.
“Kita akan kawal semua ini. Kepala Dinas sudah saya panggil dan beliau tegas, jika masih ada calo, intervensi pihak luar, atau kepala sekolah yang melakukan pungli, akan langsung diberikan tindakan tegas,” kata Ari saat ditemui di DPRD Makassar, Selasa (20/5/2025).
Sebagai bentuk pengawasan, Dinas Pendidikan Makassar akan membuka posko terpadu pengaduan masyarakat selama masa penerimaan siswa. Posko ini menjadi wadah bagi orang tua dan masyarakat untuk melaporkan keluhan atau indikasi pelanggaran selama proses SPMB berlangsung.
BACA JUGA:
Rencana Penghapusan Outsourcing, Ketua Komisi D DPRD Makassar Bilang Begini!
Menanggapi keluhan masyarakat yang merasa kesulitan memasukkan anak ke sekolah negeri, Ari menilai hal itu sering kali muncul karena ketidakpatuhan terhadap aturan jalur penerimaan.
“Kalau sesuai aturan, tidak akan sulit. Yang jadi masalah adalah saat orang tua memaksakan anaknya masuk ke sekolah yang tidak sesuai jalur atau kuota,” ujarnya.
Ari juga mengimbau para orang tua untuk memahami secara seksama petunjuk teknis (juknis) SPMB 2025. Ia menekankan pentingnya menyesuaikan pilihan sekolah dengan jalur dan kriteria yang berlaku, seperti zonasi, afirmasi, dan prestasi.
“Lihat potensi anak masing-masing, daftarkan sesuai jalur. Jangan paksakan masuk ke sekolah yang tidak memenuhi syarat. Kalau semua pihak taat, SPMB bisa berjalan adil dan tertib,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan berkomitmen memastikan tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar, calo, maupun intervensi politik dalam proses penerimaan siswa baru tahun ini.
