menitindonesia, MAKASSAR – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD Kota Makassar tengah dilanda polemik internal menyusul dualisme klaim jabatan ketua fraksi antara Rahmat Taqwa Qurais (RTQ) dan Irwan Hasan.
Konflik mencuat usai keduanya hadir dengan status sebagai Ketua Fraksi PPP dalam agenda audiensi bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota pada 29 April 2025 lalu.
Secara historis, RTQ diumumkan sebagai Ketua Fraksi PPP periode 2024–2029 melalui rapat paripurna DPRD pada 3 Oktober 2024. Dalam struktur tersebut, Irwan Hasan menjabat sebagai sekretaris dan Hj. Umiyati sebagai bendahara.
Namun, pada Februari 2025, Irwan Hasan disebut telah ditunjuk sebagai Ketua Fraksi PPP menggantikan RTQ berdasarkan surat keputusan (SK) dari DPP PPP yang diterima Bagian Persidangan DPRD Makassar.
“Kami hanya mengakui nama yang memiliki SK resmi. Saat ini, SK yang kami terima adalah atas nama Irwan Hasan,” ujar Kepala Bagian Persidangan DPRD Makassar, Widyawati, Rabu (21/5/2025).
BACA JUGA:
DPRD Makassar Ultimatum Pelanggar SPMB, Calo dan Kepala Sekolah Bermasalah Akan Ditindak
Widyawati menyebut seluruh surat resmi yang ditujukan ke Fraksi PPP akan diarahkan ke Irwan Hasan sebagai ketua yang sah menurut administrasi dewan. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada surat pembatalan terhadap SK tersebut yang diterima secara resmi.
“Katanya sudah diserahkan ke meja ketua dewan, tapi belum pernah masuk ke bagian kami. Jadi secara prosedur, kami tetap mengacu pada Irwan Hasan,” tegasnya.
Di sisi lain, RTQ disebut sempat mencoba menyerahkan SK pembatalan terhadap Irwan Hasan dalam rapat paripurna pada 8 Februari 2025. Namun, surat tersebut belum tercatat secara resmi di bagian persidangan.
Polemik ini makin meruncing lantaran perbedaan pernyataan di internal PPP sendiri. Sekretaris DPW PPP Sulsel, Nur Amal, mengakui bahwa hingga akhir 2024, RTQ masih diakui sebagai Ketua Fraksi.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat pergantian ketua fraksi.
“Itu kewenangan DPC. Kami akan berkoordinasi untuk memastikan keabsahannya,” kata Imam, Selasa (20/5/2025).
Ketua DPC PPP Makassar, Akbar Yusuf, menyatakan bahwa pihaknya telah menunjuk Irwan Hasan sebagai Ketua Fraksi PPP melalui keputusan rapat DPC pada September 2024.
“Penunjukan ini berdasarkan musyawarah pengurus harian, dan Irwan Hasan diberi kewenangan penuh untuk mengatur kader fraksi,” ujar Akbar.
Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme kepemimpinan yang belum menemukan titik temu. Satu sisi Irwan Hasan diakui secara administratif, sementara RTQ mengklaim memiliki dokumen pembatalan yang belum diproses secara resmi.
