Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Rezeki Nur. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,49 miliar untuk program pengadaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP negeri.
Program ini menjadi salah satu bagian dari 100 hari kerja Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Sebanyak 33 ribu siswa akan menerima dua pasang seragam, dengan total 66 ribu pasang yang ditargetkan rampung dan dibagikan sebelum tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli 2025.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Rezeki Nur, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program ini.
“Kami lakukan monev rutin untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai rencana, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi,” ujar Rezeki, Senin (2/6/2025).
Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar memastikan data penerima dan pelaku UMKM yang dilibatkan benar-benar akurat agar program tepat sasaran.
“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan mengatasi persoalan yang mungkin timbul, bersama SKPD terkait,” jelasnya.
Dukungan juga disampaikan Anggota Komisi D, Muchlis A. Misbah. Ia menyebut program ini sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendukung pendidikan dan meringankan beban ekonomi keluarga.
“Tidak semua orang tua mampu membeli seragam baru. Program ini sangat strategis untuk pemerataan akses pendidikan,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, menjelaskan bahwa lebih dari 500 pelaku UMKM lokal dilibatkan dalam pembuatan seragam ini. Produksi dikoordinasi oleh 52 ketua kelompok melalui mekanisme pengadaan e-Katalog.
“Ini bukan sekadar bantuan material, tapi juga bentuk kepedulian terhadap hak anak-anak untuk bersekolah tanpa hambatan, sekaligus memberdayakan UMKM lokal,” tegasnya.
DPRD Kota Makassar berharap program seragam gratis ini dapat menjadi contoh kebijakan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan berdampak luas pada dunia pendidikan serta pemberdayaan ekonomi lokal.