Maros Pertahankan Predikat WTP 13 Kali Berturut-turut, Bukti Konsistensi Pengelolaan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Maros kembali meraih WTP dari BPK-RI yang ke 13. (Ist)
menitindonesia, MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali mencatatkan prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
WTP tersebut diserahkan langsung oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam sebuah seremoni di Makassar, Kamis (29/5).
Ini menjadi opini WTP ke-15 bagi Pemkab Maros, sekaligus yang ke-13 kalinya diraih secara berturut-turut.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengaku bersyukur atas pencapaian ini dan menyebutnya sebagai hasil kerja keras seluruh elemen pemerintah daerah.
“Kita bersyukur atas WTP ke-13 secara berturut-turut ini. Harapan kita ke depan, pengelolaan keuangan bisa semakin baik dan transparan,” kata Chaidir.

BACA JUGA:
Pemprov Sulsel dan Pemkab Maros Masuk Nominasi TPKAD Award 2025

Meski demikian, Chaidir mengakui masih ada sejumlah catatan dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti. Salah satunya terkait persoalan aset pertanian yang kini telah ditangani pihak kepolisian.
“Ada aset pertanian yang sudah masuk ranah pidana dan kini ditangani Polda. Masalah itu sudah kita selesaikan,” ungkapnya.
Chaidir menambahkan, ke depan Pemkab Maros akan fokus pada penyempurnaan tata kelola administrasi dan penganggaran. Ia juga menggarisbawahi bahwa proses evaluasi untuk memperoleh opini WTP dari BPK kini semakin ketat.
“Seleksi WTP dari tahun ke tahun makin ketat. Ini jadi pelajaran penting. Kita akan benahi SOP dan segera menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” jelasnya.
Mantan Ketua DPRD Maros yang juga alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah berkontribusi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras. Ini adalah hasil kolaborasi dalam menciptakan sistem keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tutup Chaidir.