menitindonesia, MAROS – Polemik penutupan akses jalan menuju kawasan kereta api di Kabupaten Maros belum menemui titik akhir. Hingga pertengahan Juni 2025, warga masih belum diperkenankan melintas di jalur tersebut.
Menanggapi keluhan masyarakat, DPRD Maros mengambil langkah serius dengan melakukan kunjungan langsung ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), usai menggelar rapat dengar pendapat di gedung dewan.
Ketua Komisi II DPRD Maros, Marjan Massere, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mempercepat penyelesaian masalah. Ia menyebut KPKNL merespons positif aspirasi warga dan pemerintah daerah.
BACA JUGA:
DPRD Maros Gelar RDP dengan KSPSI Soal Pemotongan Gaji Pekerja Kereta Api Maros
“Mereka memahami keinginan pemerintah Maros agar jalan tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujar Marjan, Senin (16/6/2025).
Sebagai tindak lanjut, DPRD Maros berencana menggelar rapat koordinasi lintas instansi yang melibatkan Pemkab Maros, KPKNL, Balai Kereta Api, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Target kami, rakor ini bisa dilaksanakan bulan ini. Semoga seluruh pihak bisa dipertemukan dalam waktu dekat,” kata politisi PAN itu.
Marjan menegaskan pentingnya kehadiran BPK dalam rapat tersebut, mengingat jalan yang dipersoalkan merupakan bagian dari aset negara.
“Kehadiran BPK penting agar pembahasan tetap berada dalam koridor hukum. Harapannya, solusi terbaik bisa diambil tanpa menyalahi aturan yang berlaku,” tandasnya.
