Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai menandatangani nota kesepahaman kemandirian obat nasional sebagai bagian dari strategi ketahanan kesehatan dan pertahanan Indonesia.
Tiga lembaga strategis—BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertahanan—menandatangani nota kesepahaman untuk membangun kemandirian obat nasional sebagai pilar ketahanan kesehatan dan pertahanan Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan mempercepat registrasi obat generik, memperkuat industri farmasi dalam negeri, dan memastikan obat murah, aman, dan berkualitas untuk rakyat.
menitindonesia, JAKARTA — Ketahanan nasional tak hanya dibangun lewat senjata dan strategi militer. Dalam dunia yang kian terhubung dan rentan krisis global, kekuatan suatu bangsa juga ditentukan oleh seberapa mampu ia mandiri dalam hal paling mendasar: kesehatan rakyatnya.
Kesadaran inilah yang mendasari langkah besar tiga lembaga strategis: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Di bawah sorotan lampu aula Kementerian Pertahanan, mereka menandatangani nota kesepahaman yang bisa menjadi titik balik kemandirian obat nasional.
Kolaborasi ini bukan seremonial biasa. Ia adalah pernyataan sikap, bahwa obat murah dan berkualitas bukan mimpi, dan ketahanan nasional dimulai dari tubuh yang sehat.
“Obat yang murah bukan berarti kualitas dikorbankan. Justru dengan sinergi ini, kita ingin memastikan rakyat mendapatkan obat yang aman, berkhasiat, dan terjangkau, tanpa ketergantungan pada impor,” tegas Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat menggelar press conference bersama di Kemhan, Selasa (22/7/2025).
Sebagai mantan bankir dan teknokrat yang kini menangani hajat hidup rakyat banyak, Budi paham bahwa mahalnya obat kerap jadi beban harian keluarga Indonesia. Ia ingin mengakhiri ketergantungan kita pada obat impor yang harga dan distribusinya rentan dikendalikan pihak luar.
Dari sisi pertahanan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa persoalan obat, bukan lagi urusan kesehatan saja. Ia bagian dari strategi pertahanan negara.
“Ketahanan nasional tidak hanya militer saja, tapi juga soal kesehatan rakyat. Kita harus bisa mandiri dalam memproduksi dan menyediakan obat strategis dalam negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar tampil sebagai motor utama yang siap mempercepat laju inovasi anak bangsa. Ia berjanji bahwa pengawasan dan perizinan obat dalam negeri tak akan lagi jadi penghambat, selama tetap mengedepankan keselamatan dan mutu.
“Kami siap mendukung regulasi yang efisien dan berbasis risiko, agar inovasi anak bangsa bisa cepat hadir di pasaran demi rakyat,” ucap Taruna, yang dikenal sebagai ilmuwan dengan jaringan global di bidang farmasi.
Dari Bahan Baku Lokal ke Inovasi Nasional
Nota kesepahaman yang diteken hari itu mencakup langkah-langkah konkret: pengembangan industri bahan baku obat nasional, pendampingan untuk UMKM farmasi, percepatan registrasi obat generik, hingga kolaborasi riset strategis untuk kebutuhan darurat nasional.
Bisa jadi, langkah ini akan jadi cetak biru baru dalam peta jalan Indonesia menuju kemandirian farmasi—jalan panjang yang tak mudah, tapi perlu dimulai sekarang.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Indonesia tidak hanya bermimpi soal obat murah dan mandiri. Indonesia sedang bergerak mencapainya.
“Sinergi ini bukan sekadar kerja sama antarinstansi. Ini adalah misi kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan mandiri,” pungkas Prof. Taruna Ikrar. (AE)
