Darwis Ismail, Ketua ISLA Unhas dan Waketum ISKINDO, soroti kebijakan VMS KKP yang dinilai memberatkan nelayan kecil.
Penerapan teknologi Vessel Monitoring System (VMS) untuk kapal nelayan mulai 2026 menuai pro dan kontra. Pengamat kelautan Darwis Ismail menilai kebijakan ini bisa kontraproduktif jika tidak dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan adil bagi nelayan kecil. Solusi? Subsidi, pelatihan, dan teknologi yang sesuai kebutuhan nelayan.
menitindonesia, JAKARTA — Ketika langit laut mulai terang dan perahu nelayan bersiap menembus ombak pagi, satu hal yang kini membayangi bukan lagi badai atau cuaca buruk, tapi teknologi bernama Vessel Monitoring System (VMS). Mulai tahun 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewajibkan semua kapal nelayan, termasuk yang kecil dan tradisional, untuk memasang alat ini.
Tujuannya: pengawasan, keamanan, dan keberlanjutan sumber daya laut. Namun, apakah teknologi ini benar-benar menjadi solusi? Atau justru beban tambahan bagi nelayan yang hidup dari hari ke hari?
“Kami Setuju, Tapi Jangan Dipaksa”
Darwis Ismail, pengamat teknologi kelautan yang juga Ketua ISLA Unhas dan Wakil Ketua Umum ISKINDO, menyuarakan keresahan yang dirasakan nelayan kecil di berbagai daerah.
“Kami tidak menolak teknologi. Tapi memaksakan penerapan VMS tanpa mempertimbangkan realitas nelayan kecil bisa jadi blunder besar,” ujarnya di Jakarta, Minggu (4/8/2025).
Darwis menggarisbawahi, bahwa meskipun VMS menawarkan banyak manfaat—seperti jejak lokasi, bukti klaim asuransi, dan data tangkapan—namun kompleksitas dan biayanya menjadi tembok tinggi bagi nelayan tradisional.
Lima Masalah Utama VMS di Lautan
1. Biaya yang Mencekik
Harga alat yang mahal, ditambah beban langganan layanan satelit dan perawatan perangkat, jelas tak terjangkau nelayan kecil.
2. Teknologi yang Tidak Ramah
Sebagian besar nelayan belum terbiasa dengan sistem digital. Tanpa pelatihan yang tepat, VMS bisa jadi lebih menyulitkan daripada membantu.
3. Infrastruktur Sinyal yang Lemah
Di banyak wilayah pesisir, sinyal satelit dan akses teknis nyaris tak ada. VMS berisiko menjadi alat mati—atau malah jadi jebakan pelanggaran administratif.
4. Manfaat yang Tidak Terasa Langsung
Jika nelayan tidak merasakan dampak langsung terhadap pendapatan atau keamanan mereka, VMS hanya akan dianggap sebagai alat pemantau dari darat.
5. Kesenjangan Sosial-Ekonomi
VMS berpotensi memperlebar jurang antara nelayan besar dan nelayan kecil. Yang kuat bertahan, yang lemah tertinggal.
Solusi: Bukan Dilarang, Tapi Dimanusiakan
Darwis tidak menolak VMS. Ia justru menawarkan pendekatan yang lebih membumi dan berkeadilan: Uji Coba Bertahap, Mulailah dari proyek percontohan di komunitas nelayan yang siap, bukan paksaan nasional serentak.
Subsidi dan Insentif Nyata. Berikan bantuan perangkat, biaya operasional, bahkan akses zona tangkap eksklusif sebagai insentif.
Pelatihan dan Pendampingan Intensif. Gunakan bahasa lokal, pendekatan dari komunitas, dan jalur seperti koperasi nelayan untuk edukasi yang efektif.
Teknologi Hybrid dan Terjangkau. Cari solusi open source atau hybrid—bisa pakai sinyal seluler saat tersedia, satelit jika perlu. Sesuaikan dengan kondisi kapal kecil.
Komunikasi Manfaat Nyata. Sampaikan VMS bukan hanya sebagai kewajiban, tapi alat yang melindungi—baik dari pencurian, kecelakaan, maupun sebagai data sah dalam konflik wilayah.
Libatkan Nelayan dalam Kebijakan. Bukan hanya jadi objek kebijakan. Nelayan harus dilibatkan sejak perencanaan agar kebijakan tidak sekadar menjadi surat edaran dari daratan.
“Teknologi Harus Membantu, Bukan Menyiksa”
Bagi Darwis, teknologi di laut semestinya memperkuat nelayan, bukan menakut-nakuti mereka. Apalagi saat mereka masih bergelut dengan bahan bakar mahal dan harga ikan yang fluktuatif.
“VMS bisa jadi alat bantu luar biasa jika pendekatannya manusiawi. Tapi kalau salah kelola, malah jadi beban baru. Nelayan kita bukan musuh, mereka adalah penjaga laut yang sejati,” pungkasnya.
VMS adalah gambaran masa depan perikanan digital. Tapi masa depan itu tak boleh dibangun dengan menindas masa kini nelayan tradisional. Pendekatan yang adil, partisipatif, dan berbasis kenyataan lapangan akan menentukan: apakah VMS menjadi sahabat nelayan, atau justru jadi momok baru di tengah lautan. (RM)
