Prof. Taruna Ikrar, Kepala BPOM RI, memimpin pembukaan On-Site Visit Evaluation bersama tim evaluator WHO menuju predikat World Listed Authority (WLA), Jakarta, 7 Agustus 2025.
Badan POM RI resmi jalani on-site visit evaluation dari WHO sebagai tahap akhir menuju predikat World Listed Authority (WLA). Jika lolos, BPOM akan diakui dunia sejajar dengan FDA dan EMA, membuka peluang ekspor obat dan vaksin Indonesia ke pasar global serta memperkuat sistem pengawasan obat nasional.
menitindonesia, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) tengah menjalani salah satu ujian terpenting dalam sejarah lembaga ini: On-Site Visit Evaluation sebagai tahap akhir penilaian untuk memperoleh predikat World Listed Authority (WLA) dari World Health Organization (WHO).
Ini bukan penilaian formalitas. Tim evaluator independen dari WHO, yang dikenal ketat dan berstandar tinggi, mulai melakukan serangkaian evaluasi langsung ke berbagai unit kerja BPOM. Fokus mereka: menilai kecakapan sistem pengawasan obat dan vaksin di Indonesia—apakah setara dengan standar lembaga regulator di negara-negara maju?
“Ini adalah momen bersejarah, bukan hanya bagi BPOM, tetapi juga untuk bangsa Indonesia,” ungkap Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., yang dikenal sebagai reformis di tubuh pengawasan obat dan makanan nasional.
Evaluasi ini menjadi ujian akhir dari proses panjang yang telah BPOM jalani sejak 2020. Mulai dari self-assessment, desk review, hingga serangkaian harmonisasi regulasi dan peningkatan sistem mutu internal. Jika lulus tahap ini, Indonesia akan masuk dalam daftar negara dengan otoritas pengawasan obat yang diakui dunia—sejajar dengan EMA (Eropa), FDA (Amerika Serikat), dan PMDA (Jepang).
Dampak Besar bagi Industri dan Kesehatan Masyarakat
Predikat WLA tak sekadar prestise. Status ini membuka peluang besar bagi produk farmasi Indonesia untuk lebih mudah menembus pasar global. Industri dalam negeri bisa mengekspor obat dan vaksin tanpa harus menjalani proses evaluasi ulang yang rumit.
Lebih penting lagi, status WLA menjamin penguatan perlindungan masyarakat terhadap obat dan vaksin yang tidak aman, sekaligus mendongkrak kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pemerintah.
BPOM menyatakan komitmennya untuk transparan dalam seluruh proses evaluasi ini. Kepala BPOM dan seluruh jajarannya juga disebut terus melakukan konsolidasi, pembenahan sistem dokumentasi, serta membangun budaya kerja yang terintegrasi dengan standar internasional.
“Kami yakin, dengan kerja keras dan semangat kolaboratif, BPOM bisa memenuhi ekspektasi global. Ini adalah perjuangan untuk kedaulatan kesehatan bangsa,” tegas Prof. Taruna. (AE)
