Sulsel Jadi Provinsi Pertama Rampungkan 100 Persen Pembentukan Koperasi Merah Putih

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mendampingi Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Bright Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mendampingi Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Bright Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Selasa (23/9/2025).
Rakor ini diikuti kepala dinas koperasi se-Sulawesi, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Forum tersebut membahas percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih sebagai program nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan kemiskinan, serta membuka lapangan kerja.
Jufri Rahman menegaskan Sulsel menjadi provinsi pertama yang menuntaskan pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan total 3.059 koperasi di 24 kabupaten/kota.

BACA JUGA:
Terima Kunjungan DPD RI, Sekda Sulsel Bahas Implementasi UU Pertambangan Mineral dan Batubara

“Yang pertama membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara lengkap itu, Sulsel,” katanya.
Saat ini 38 koperasi desa di Sulsel sudah beroperasi, salah satunya Koperasi Desa Merah Putih Aeng Batu-Batu di Kabupaten Takalar yang memiliki berbagai unit usaha, mulai dari sembako, produk UMKM, apotek, pupuk bersubsidi, hingga layanan perbankan.
Pemprov mendorong koperasi lain segera terhubung ke Sistem Informasi Manajemen (SIM) Koperasi Merah Putih agar lebih cepat mengakses permodalan.
Sesmenkop Ahmad Zabadi menekankan pentingnya percepatan pembiayaan. Ia menyebut pemerintah menargetkan 1.000 koperasi segera memperoleh pembiayaan dari Himbara, dengan target akselerasi hingga 80 ribu koperasi pada akhir tahun ini.
“Kita menargetkan dalam akhir bulan ini sudah bisa melakukan pembiayaan dari Himbara,” kata Zabadi.
Ia menambahkan, seluruh proses akan berbasis digital melalui SIM Kopdes untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.