Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar tegaskan pentingnya keamanan pangan dalam program MBG.
Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus aman, bebas KLB pangan, dan dijalankan dengan sinergi lintas sektor.
menitindonesia, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi salah satu prioritas besar pemerintah dalam memperkuat kualitas gizi anak bangsa. Program yang lahir dari gagasan Presiden Prabowo Subianto ini adalah amanah besar untuk menyiapkan generasi emas Indonesia.
Namun, amanah ini juga menuntut tanggung jawab besar. Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah distribusi makanan saja, melainkan dari jaminan keamanan pangan yang sampai ke meja makan anak-anak.
“Sesuai prinsip WHO, If it isn’t safe, it isn’t food — pangan tanpa keamanan bukanlah pangan,” ujar Taruna di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Enam strategi BPOM kawal keamanan pangan MBG untuk generasi emas Indonesia.
Tantangan Stunting dan Ancaman KLB Pangan
Secara global, masalah gizi masih berat. Pada 2024, lebih dari 150 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting. Indonesia memang mencatat kemajuan dengan prevalensi turun menjadi 19,8% (SSGI 2024), namun angka itu masih jauh dari target.
Di tengah perjalanan, program MBG menghadapi tantangan serius berupa kejadian luar biasa keamanan pangan (KLB KP) di beberapa daerah. Menurut Prof Taruna, risiko bisa muncul di sepanjang rantai pasok — dari bahan baku, penyimpanan, produksi, pengemasan, hingga distribusi. “Celah kecil yang terabaikan bisa menimbulkan dampak besar,” katanya.
Strategi Pencegahan: Dari Digitalisasi hingga Edukasi
Untuk mencegah KLB berulang, Taruna mengungkapkan bahwa BPOM menyiapkan strategi berbasis data dan kerja sama lintas sektor: Ketertelusuran digital (traceability): melacak bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, Pendampingan UMKM: memperkuat kapasitas pemasok lokal agar sesuai standar BPOM, SOP & audit mutu: standar jelas untuk produksi dan distribusi MBG, Pengawasan post-market: inspeksi dan pengujian sampel lebih intensif, dan Edukasi sekolah: kampanye Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) untuk siswa, guru, dan orang tua, serta Inovasi riset pangan lokal: kerja sama perguruan tinggi dan industri untuk solusi berkelanjutan.
Sinergi BPOM, BGN, dan Kemenkes
Publik kerap mengkhawatirkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Namun, menurut Taruna, yang dibutuhkan bukan sekat, melainkan sinergi.
“BGN merumuskan kebijakan gizi nasional, sementara BPOM mengawal aspek keamanan pangan. Justru pembagian peran ini membuat kerja sama lebih solid,” tegasnya.
Bagi Taruna Ikrar, MBG adalah amanah kolektif: “Kita harus memastikan anak-anak tidak hanya kenyang, tapi juga aman dan sehat. Dari dapur produksi hingga meja makan, setiap rantai harus kuat. Dengan gotong royong lintas sektor, MBG akan menjadi warisan kesehatan bagi generasi emas Indonesia.” (AE)
