menitindonesia, MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros terus memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan daerah yang mendukung pemenuhan gizi anak sekolah di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengungkapkan hingga saat ini program MBG telah menjangkau 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Namun, masih ada empat kecamatan yang belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni Moncongloe, Camba, Cenrana, dan Mallawa.
“Khusus untuk Kecamatan Cenrana, pembangunannya akan dilakukan langsung oleh Kementerian PUPR. Jadi secara bertahap, semua wilayah akan memiliki fasilitas pelayanan gizi yang memadai,” ujar Andi Davied usai kegiatan evaluasi program MBG di Maros, Selasa (14/10/2025).
Hingga kini, Maros telah memiliki 31 unit SPPG, di mana 30 unit sudah beroperasi penuh dan melayani ratusan sekolah dasar penerima manfaat program MBG. Satu unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
BACA JUGA:
Progres Capaian PBB di Maros Sudah 89 Persen, Tertinggi di Kecamatan Camba Terendah di Moncongloe
Untuk wilayah dengan kondisi geografis sulit, seperti pegunungan dan daerah terpencil, Pemkab Maros menyiapkan konsep SPPG Satelit. Fasilitas ini berfungsi melayani sekolah-sekolah yang berada enam kilometer atau lebih dari pusat layanan utama.
“SPPG Satelit ini kami siapkan agar anak-anak di sekolah terpencil tetap bisa menikmati makanan bergizi yang aman dan layak konsumsi. Kami tidak ingin ada kesenjangan layanan hanya karena faktor jarak,” jelas mantan Kepala Dinas BLHD Maros itu.
Selain memperluas layanan, Pemkab Maros juga memperkuat pengawasan keamanan pangan bagi peserta program MBG. Menyusul adanya kasus dugaan keracunan makanan di beberapa daerah lain, pemerintah daerah kini memperketat pengendalian mutu dan distribusi bahan pangan.
Menurut Andi Davied, Pemkab telah menerbitkan surat edaran resmi berisi pedoman teknis dan standar operasional dalam pengolahan serta penyajian makanan untuk peserta didik.
“Kami juga sudah membentuk Tim Koordinasi Pengawasan MBG yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga unsur Forkopimda,” ungkapnya.
Langkah pengawasan itu turut diperkuat dengan penyediaan alat tester makanan di setiap sekolah, guna memastikan seluruh menu aman sebelum dikonsumsi para siswa.
Dengan bertambahnya jumlah SPPG yang beroperasi, Pemkab Maros optimistis bisa mewujudkan pemerataan layanan gizi di seluruh kecamatan pada tahun mendatang.
