menitindonesia, MAROS — Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Maros menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan arah kebijakan anggaran dalam menghadapi penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD Maros, Muh Yusuf, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, di ruang rapat utama DPRD Maros, Rabu (22/10/2025).
Yusuf menyebut, penurunan dana transfer menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas fiskal dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pihaknya meminta agar setiap kebijakan anggaran diarahkan secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan dasar masyarakat, tetapi menata ulang prioritas agar anggaran lebih tepat sasaran,” tegasnya.
BACA JUGA:
Paripurna Pembahasan APBD 2026 di DPRD Maros, Wabup: Kesehatan dan Pendidikan Tetap Preoritas!
Fraksi NasDem, kata Yusuf, mendukung langkah pemerintah daerah yang berupaya menyesuaikan anggaran secara hati-hati dan bertanggung jawab. Namun, ia mengingatkan agar penyesuaian fiskal tidak menurunkan kualitas layanan dasar.
“Kondisi keterbatasan anggaran justru harus menjadi momentum memperkuat efektivitas belanja daerah,” ujarnya.
Dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah Kabupaten Maros direncanakan mencapai Rp1,398 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp375,9 miliar dan pendapatan transfer senilai Rp1,022 triliun.
Sementara itu, total belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,496 triliun, yang mencakup, Belanja operasi sebesar Rp1,115 triliun, Belanja modal Rp229,3 miliar, Belanja tak terduga Rp7 miliar dan Belanja transfer: Rp144,4 miliar.
Dengan demikian, APBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp98,5 miliar. Defisit itu ditutup melalui penerimaan pembiayaan Rp100 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp1,5 miliar, menghasilkan pembiayaan netto Rp98,5 miliar.
Yusuf menilai postur anggaran tersebut menggambarkan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan. Meski demikian, ia menegaskan agar setiap alokasi anggaran memiliki dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas.
“Fokus utama dalam penyesuaian anggaran ini harus pada pembiayaan layanan dasar. Alokasinya harus sesuai kebutuhan substantif masyarakat,” ujarnya.
Fraksi NasDem juga menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan implementasi APBD berjalan efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Pengawasan dan evaluasi berkala disebut perlu diperkuat agar program pembangunan tidak keluar dari sasaran.
Selain itu, Yusuf mengingatkan agar upaya peningkatan PAD tidak dilakukan dengan menambah beban pajak baru yang justru memberatkan pelaku usaha kecil dan sektor informal.
“Peningkatan PAD sebaiknya dilakukan melalui digitalisasi, perbaikan tata kelola, dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan,” tambahnya.
Fraksi NasDem menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung Rancangan APBD 2026 dengan catatan seluruh pihak menjalankan tanggung jawab secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
