Presiden Prabowo Subianto bertemu King Charles III di Inggris, memperkuat hubungan bilateral dan membuka jalan kerja sama strategis Indonesia–Inggris.
Dari investasi raksasa hingga pembangunan ribuan kapal nelayan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris tak berhenti pada diplomasi. London menjadi titik balik lahirnya lapangan kerja, industri bergerak, dan arah baru pembangunan nasional.
menitindonesia, LONDON — Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Inggris menorehkan hasil yang jauh melampaui seremoni diplomatik. Dari ibu kota Inggris, Presiden membawa pulang komitmen investasi senilai 4 miliar poundsterling atau setara Rp90 triliun, serta kesepakatan strategis yang diproyeksikan membuka sekitar 600 ribu lapangan kerja di dalam negeri.
Lawatan ini mempertegas pendekatan baru diplomasi Indonesia: setiap kunjungan luar negeri harus berujung pada produk nyata bagi rakyat. Investasi, industri, dan penguatan sumber daya manusia menjadi tiga poros utama yang diikat langsung dalam satu rangkaian agenda.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan persnya di Bandar Udara Stansted, London, Rabu (21/06/2026), menjelaskan, selama berada di Inggris Presiden Prabowo menjalani pertemuan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer serta bertatap muka dengan King Charles III. Dari pertemuan itulah, lahir kesepakatan-kesepakatan yang diarahkan langsung untuk menopang agenda pembangunan nasional Indonesia.
Investasi Besar, Industri Bergerak
Komitmen investasi 4 miliar poundsterling menjadi capaian paling menonjol. Nilai tersebut tidak berhenti sebagai angka, tetapi diarahkan untuk memperkuat sektor strategis, khususnya ekonomi maritim. Indonesia dan Inggris menyepakati pembangunan 1.582 kapal nelayan yang seluruh proses produksinya dilakukan di Indonesia.
Keputusan memusatkan produksi di dalam negeri menjadi titik krusial. Selain memperkuat industri galangan kapal nasional, proyek ini diperkirakan menyerap hingga 600 ribu tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Rantai industri—dari baja, komponen mesin, hingga logistik dan pelabuhan—ikut bergerak, terutama di wilayah pesisir.
Bagi pemerintah, kerja sama ini bukan cuma soal pengadaan kapal, juga membangun ekosistem industri. Nelayan mendapatkan armada yang lebih modern, sementara industri nasional memperoleh momentum untuk naik kelas melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi.
Pendekatan tersebut mencerminkan garis kebijakan Presiden Prabowo: investasi harus menciptakan nilai tambah di dalam negeri, bukan sekadar arus modal masuk. Diplomasi ekonomi diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan daya saing nasional.
Kampus, SDM, dan Agenda Jangka Panjang
Selain sektor ekonomi, kunjungan ke Inggris juga menyentuh fondasi jangka panjang pembangunan bangsa, yakni pendidikan tinggi. Presiden Prabowo bertemu dengan 24 profesor dari 24 universitas terkemuka Inggris, termasuk University of Oxford, Imperial College London, King’s College London, dan University of Edinburgh.
Dari pertemuan tersebut, pemerintah merancang kerja sama pendidikan ambisius: pembangunan 10 kampus baru di Indonesia, dengan fokus pada bidang kedokteran dan STEM (science, technology, engineering, and mathematics). Kerja sama ini mencakup peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia di Inggris, pendirian kampus afiliasi universitas Inggris di Tanah Air, pertukaran dosen, hingga kolaborasi riset.
Pemerintah menilai penguatan sains dan teknologi sebagai kunci menghadapi persaingan global dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Pendidikan tidak lagi diposisikan semata sebagai sektor sosial, melainkan sebagai investasi strategis negara.
Menariknya, di tengah agenda internasional yang padat, Presiden Prabowo tetap memimpin urusan strategis nasional. Melalui konferensi video, ia memimpin rapat dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Dari laporan yang diterima, Presiden memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Keputusan itu menegaskan bahwa agenda penegakan hukum tetap berjalan, meski Presiden berada di luar negeri.
Kunjungan ke Inggris ini akhirnya memperlihatkan pola kepemimpinan yang konsisten: diplomasi diarahkan untuk menghasilkan investasi dan kerja sama konkret, sementara agenda domestik dijalankan dengan disiplin. Bagi pemerintah, keberhasilan lawatan luar negeri diukur dari sejauh mana hasilnya dirasakan rakyat.
“Kalau Presiden ke luar negeri, harus ada yang dibawa pulang untuk Indonesia,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya. Dari London, yang dibawa pulang bukan hanya komitmen angka, tetapi juga harapan—industri bergerak, lapangan kerja terbuka, dan generasi muda dipersiapkan untuk masa depan. (andi ade zakaria)
