Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar bersilaturahmi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Kamis (22/1/2026), membahas Makan Bergizi Gratis (MBG), kemandirian pangan sehat, dan penguatan obat herbal nasional.
Dari sawah hingga pekarangan rumah, dua pembantu Presiden Prabowo menyatukan agenda besar bangsa: pangan bergizi untuk puluhan juta rakyat dan obat herbal berstandar dunia.
menitindonesia, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., melakukan kunjungan khusus bersilaturahmi ke kantor Kementerian Pertanian, Kamis pagi (22/1/2026), sekitar pukul 08.00 WIB.
Di sana, Taruna Ikrar disambut oleh Menteri Pertanian Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP. Pertemuan berlangsung tenang, tanpa seremoni, namun memuat percakapan yang menyentuh urat nadi kehidupan bangsa: pangan bergizi bagi rakyat dan kemandirian obat berbasis kekayaan alam Indonesia.
Di ruang kerja Menteri Pertanian, dialog mengalir dari isu ketersediaan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga potensi besar tanaman obat dan herbal yang tumbuh di tanah Nusantara. Keduanya sepakat, ketahanan pangan dan kemandirian obat tidak bisa dipisahkan. Pangan yang sehat membutuhkan pengawasan yang kuat, sementara obat yang aman memerlukan dukungan hulu pertanian yang berkelanjutan.
Program MBG dirancang menjangkau sekitar 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia, dengan dukungan lebih dari 32.000 satuan pelayanan. Skala ini menempatkan MBG sebagai salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan negara. Namun bagi Taruna Ikrar dan Andi Amran Sulaiman, tantangannya bukan hanya jumlah porsi, melainkan kepastian mutu, keamanan, dan kesinambungan pasokan.
Komitmen Tegas BPOM: Sukseskan MBG
Pada pertemuan tersebut, Taruna Ikrar menegaskan komitmen BPOM. Ia menyampaikan bahwa BPOM secara penuh mendukung program prioritas Presiden di bidang gizi dan kesehatan, terutama MBG, melalui penguatan standar keamanan pangan, pengawasan bahan baku, serta pengendalian mutu produk yang dikonsumsi masyarakat. Dukungan ini diarahkan agar setiap pangan yang masuk ke rantai MBG aman, bermutu, dan memberi manfaat kesehatan, sehingga tujuan besar program—menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan kuat—benar-benar tercapai.
Sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto di bidang pengawasan obat dan makanan, Taruna Ikrar menempatkan BPOM bukan cuma regulator, melainkan penjaga gizi dan kesehatan publik. Ia menekankan bahwa intervensi gizi skala nasional hanya akan berhasil bila didukung sistem pengawasan yang kuat dan konsisten dari hulu hingga hilir.
Andi Amran Sulaiman, di sisi lain, menegaskan kesiapan sektor pertanian nasional sebagai tulang punggung MBG. Produksi pangan harus stabil dan berkelanjutan agar program ini tidak hanya berjalan, tetapi memberi dampak nyata pada kualitas sumber daya manusia. Pertanian, menurutnya, adalah fondasi; pengawasan adalah penopang. Keduanya harus berjalan beriringan.
MBG dipandang sebagai investasi jangka panjang. Keberhasilannya tidak semata diukur dari terpenuhinya kebutuhan makan hari ini, melainkan dari lahirnya generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi masa depan.
Infografis sinergi BPOM dan Kementerian Pertanian mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto: Makan Bergizi Gratis (MBG), apotek hidup, dan pengembangan obat herbal berstandar global.
Apotek Hidup dan Tantangan “Naik Kelas” Herbal Indonesia
Di titik inilah pembicaraan beralih ke potensi yang selama ini hidup berdampingan dengan masyarakat: tanaman obat dan herbal. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Tercatat lebih dari 30.000 spesies tumbuhan tumbuh di Nusantara, dan sekitar 9.600 di antaranya diketahui memiliki khasiat obat.
Namun kekayaan alam itu belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan industri kesehatan. Hingga kini, produk herbal yang telah melalui jalur pembuktian ilmiah dan regulasi masih terbatas. Data BPOM menunjukkan, dari ribuan potensi tanaman obat, baru sekitar 71 Obat Herbal Terstandar (OHT) dan 20 fitofarmaka yang terdaftar. Di luar itu, terdapat sekitar 18.000 produk jamu dan obat tradisional yang tercatat, tetapi sebagian besar masih berada pada level tradisional.
Bagi Taruna Ikrar, angka-angka tersebut mencerminkan peluang besar sekaligus tantangan nasional. Indonesia kaya bahan baku dan tradisi, tetapi membutuhkan lompatan serius dalam riset, standardisasi, dan pembuktian ilmiah agar herbal tidak berhenti sebagai warisan budaya, melainkan menjadi bagian dari sistem kesehatan modern.
Konsep apotek hidup kemudian muncul sebagai jembatan. Tanaman obat keluarga—jahe, kunyit, temulawak, serai, daun sirih—yang tumbuh di pekarangan rumah dipandang sebagai pintu masuk edukasi kesehatan masyarakat. Apotek hidup bukan sekadar menanam, melainkan membangun kesadaran bahwa kekayaan alam harus dimanfaatkan secara benar dan bertanggung jawab.
Andi Amran melihat apotek hidup sebagai bagian dari kemandirian pangan sehat. Desa dan pekarangan rakyat, menurutnya, memiliki peran strategis dalam menyiapkan bahan pangan sekaligus bahan obat alami. Namun ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik—dari budidaya, pascapanen, hingga hilirisasi—agar potensi tersebut memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat.
Taruna Ikrar menambahkan, pemanfaatan tanaman obat harus disertai edukasi yang tepat. Klaim kesehatan tidak boleh berlebihan dan harus berbasis data ilmiah, sementara produk yang beredar wajib memenuhi standar keamanan. Di sinilah peran Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi krusial: memastikan herbal Indonesia yang “naik kelas” benar-benar aman, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertemuan itu juga merefleksikan perjumpaan dua anak bangsa dengan capaian yang membanggakan. Andi Amran Sulaiman berhasil mengantar Indonesia kembali pada swasembada pangan, fondasi penting bagi ketahanan nasional. Atas kontribusinya, ia dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Taruna Ikrar mengantarkan BPOM meraih pengakuan tertinggi dunia sebagai WHO Listed Authority. Status ini menempatkan sistem pengawasan obat dan vaksin Indonesia setara dengan negara-negara maju—Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang—serta menegaskan kepercayaan global terhadap standar keamanan obat, vaksin, dan produk kesehatan Indonesia, termasuk yang berbasis herbal.
Dari pertemuan dua pembantu Presiden itu, tergambar pesan yang jernih: kemandirian bangsa sedang dibangun secara menyeluruh. Pangan bergizi disiapkan dari sawah dan ladang. Obat yang aman dan tepercaya dibangun dari biodiversitas dan sains. Negara hadir, tidak hanya untuk mengatur, tetapi sebagai penjaga gizi dan kesehatan rakyat.
Ketika pertanian dan kesehatan berjalan seiring, kemandirian tidak berhenti sebagai wacana. Ia tumbuh dari ladang, bergerak melalui kebijakan negara, dan pada waktunya, mendapat pengakuan dunia. (AE)
