menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan ultimatum tegas kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak lagi menunda penyelesaian persoalan maupun pekerjaan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Munafri saat melantik 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (2/3/2026).
“Kalau di posisi lama Bapak/Ibu dalam kondisi baik, di posisi baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus cepat dan langsung memberi dampak pembangunan,” tegasnya.
Munafri yang akrab disapa Appi itu menyebut reposisi jabatan merupakan hal lazim dalam birokrasi sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja. Namun, ia menekankan pentingnya proses transisi yang cepat dan tepat agar tidak terjadi kekosongan kinerja maupun hambatan administratif.
Menurutnya, tidak boleh lagi ada persoalan pelayanan publik yang berlarut-larut tanpa solusi. Ia ingin seluruh OPD bergerak responsif dan solutif di lapangan.
BACA JUGA:
Legislator Makassar Dukung Pemekaran Kecamatan, Biringkanaya Masuk Prioritas
“Program prioritas banyak ada di PU. Saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, atau tidak selaras dengan tujuan kita,” ujarnya.
Dalam pelantikan kali ini, sejumlah pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) mendominasi. Appi menegaskan hal itu berkaitan langsung dengan fokus percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Makassar.
Ia juga meminta pejabat di lingkungan PU yang sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt) segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa berjalan cepat dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.
Mantan CEO PSM itu mengakui masih ada sejumlah jabatan strategis yang harus segera diisi, termasuk proses pengajuan pertimbangan teknis (Pertek). Dalam waktu dekat, pengisian kepala sekolah dan kepala puskesmas juga menjadi perhatian serius.
“Kita harus berlari kencang. Kalau kita miss di depan, ke belakang pasti berantakan,” tegasnya.
Appi juga mengingatkan seluruh jajaran bahwa Pemerintah Kota Makassar adalah satu “rumah besar” yang harus dijaga bersama. Ia tidak ingin persoalan internal justru diumbar ke publik.
“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam. Perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” ujarnya.
Ia meminta kepala SKPD membangun strong leadership di masing-masing organisasi agar seluruh jajaran bergerak masif hingga ke level bawah. Program prioritas, lanjutnya, dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat sehingga harus dikawal pelaksanaannya.
Perhatian khusus juga diberikan pada pelayanan kesehatan, terutama di Rumah Sakit Umum Daerah Daya. Menurut Appi, rumah sakit tersebut merupakan wajah pelayanan kesehatan pemerintah kota.
“Rumah sakit daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, dan membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.
Ia meminta manajemen RSUD Daya membenahi sistem administrasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat infrastruktur pendukung.
Di akhir arahannya, Appi mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perjanjian moral yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan. Jangan hanya hak yang dituntut, sementara kewajiban disembunyikan,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Munafri juga menunjuk Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Pemkot Makassar.
Pelantikan turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran kepala SKPD, serta Ketua TP PKK Makassar. Momentum ini menjadi penegasan arah kepemimpinan yang menuntut soliditas, percepatan kerja, dan komitmen bersama demi kemajuan Kota Makassar.
