menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersiap menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan anggaran seiring dimulainya sejumlah proyek multiyears atau tahun jamak pada 2026.
Karena itu, aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program strategis tersebut.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, saat menghadiri Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/5/2026).
Menurut Jufri, pemeriksaan yang dilakukan BPK memiliki peran penting dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik.
“Hal ini tentu penting untuk mewujudkan pemerintahan yang taat asas sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan keuangan menjadi semakin krusial karena tahun ini Pemprov Sulsel mulai menjalankan sejumlah proyek multiyears yang memiliki kompleksitas lebih tinggi dibanding program reguler.
BACA JUGA:
Jelang Wukuf di Arafah, Kemenhaj Sulsel Gelar Zikir dan Doa Bersama untuk Jemaah Haji
“Apalagi Pemprov Sulsel tahun ini mulai melaksanakan program multiyears project yang memiliki tantangan tersendiri, khususnya dari aspek tata kelola penganggaran dan pertanggungjawaban,” katanya.
Menurutnya, proyek tahun jamak membutuhkan ketelitian administrasi dan pengawasan yang lebih ketat karena pelaksanaan anggarannya berlangsung lintas tahun.
Jufri menegaskan Pemprov Sulsel memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar proses mencari kesalahan, melainkan bagian dari pembinaan untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.
“Pemeriksaan BPK ini bukan sekadar tindakan korektif, tetapi juga upaya pembinaan untuk membangun kesepahaman dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan anggaran yang sesuai regulasi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bersikap terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurut Jufri, kejujuran dan kelengkapan data menjadi faktor penting dalam menghasilkan pemeriksaan yang objektif dan berkualitas.
“Dalam setiap forum pemeriksaan seperti ini, berikanlah keterangan yang seterang-terangnya dan jangan ada yang ditutupi,” tegasnya.
Jufri menambahkan, setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya, satu rupiah uang yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulsel harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan,” katanya.
Ia berharap seluruh rekomendasi yang diberikan BPK dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan, pengendalian, dan mitigasi risiko pada pelaksanaan program pembangunan ke depan.
Exit Meeting sendiri merupakan tahapan akhir pemeriksaan sebelum Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan resmi kepada pemerintah daerah.
Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
