FOTO: Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti maraknya beras impor belakangan ini. Ia berharap, impor beras ini bisa segera dihentikan dan menjadikan Indonesia kembali swasembada pangan.
“Kita harus hentikan impor beras 2-3 tahun ke depan. Dua tahun ke depan kita targetkan kembali stabil dan bisa swasembada,” kata Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (25/10/2023).
Dia menambahkan, bahwa Kementan akan kembali fokus pada peningkatan produksi tanaman pangan, misalnya padi dan jagung agar bisa menekan impor. “Ini sangat penting. Impor ini mencapai 3,5 juta ton beras. Ini harus kita tekan kembali ke titik nol agar kita masuk ke swasembada lagi,” katanya.
Untuk diketahui, sesuai penelusuran data menitindonesia.com, pada tahun 2023 impor beras Indonesia mencapai 3.5 juta ton. Rincian impor beras, 2 juta ton, dan pada akhir tahun di tambah mengimpor lagi 1,5 juta ton. Kuota impor ini dikeluarkan lagi dengan alasan cadangan beras Indonesia kurang karena produksi petani rendah. Sebagai persiapan pasokan, maka kuota impor beras diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan nasional.
FOTO: Hamparan Sawah Petani di Desa Bontomatene, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ribuan hektar sawah minim irigasi ini tajk lagi produksi sepanjang musim kemarau. (ist)
Negara Agraris Pengimpor Beras
Sementara itu, secara terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI) Syamsir Anchi mengatakan, tolak ukur kinerja pertanian bisa dilihat dari produksi petani. “Jika volume impor pangan masih tinggi, berarti sektor pertanian itu gagal. Sebaliknya, kalau kita sudah ekspor hasil pangan, itu berarti negara ini akan jadi negara maju, karena kita menjual, bukan membeli,” ujar dia.
Alumni Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin angkatan 1993 ini menambahkan, kebijakan pertanian harus berorientasi pada produksi, terutama yang terkait dengan pangan, seperti beras, jagung, telur, daging dan lain-lain.
“Tanah air kita itu subur. Biji jagung ditanam di pekarangan rumah, pasti tumbuh. Jangan kayak sekarang, petani disuruh tanam jagung. Saat mereka panen, pemerintah datangkan jagung impor. Ini kan bikin petani bangkrut,” ungkap Syamsir.
Sedangkan untuk tanaman padi, kata dia, kendalanya selama ini ada pada distribusi pupuk dan minimnya irigasi. “Di saat petani butuh pupuk, barangnya langka. Pupuk subsidi hilang, yang ada pupuk non subsidi, itupun harganya dinaikkan. Akhirnya petani mengurangi penggunaan pupuknya, hasilnya 1 hektar sawah yang mestinya menghasilkan 7 ton gabah, hanya bisa produksi 2-3 ton saja,” ujar Syamsir Anchi.
Dia menyarankan pemerintah agar sistim distribusi pupuk ke petani dilakukan perbaikan dan proteksi terhadap peran tengkulak yang bisa mengatur harga pupuk di tingkat kecamatan. Menurut Syamsir Anchi, negara tidak boleh kalah melawan tengkulak. “Baik di pusat maupun di kecamatan,” ucapnya.
Selain itu, Syamsir Anchi juga meminta pemerintah melibatkan BPK untuk mengaudit program pertanian di daerah. Menurutnya, anggaran pertanian di daerah lebih banyak terserap pada belanja yang tidak prioritas dan jauh dari orientasi produksi.
“Anggaran lebih diutamakan untuk mengadakan kendaraan dinas, perbaikan interior kantor, belanja modal perjalanan dinas pegawai ketimbang membangun irigasi. Jadi tidak heran, banyak sawah yang kekeringan dan minim produksi,” katanya. (AE)
