Kepala BPOM RI Taruna Ikrar memberikan keterangan saat menghadiri Soft Launching SAPA UMKM dalam Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026). Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah memperkuat UMKM nasional melalui digitalisasi dan pendampingan terpadu.
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ekonomi rakyat melalui launching SAPA UMKM, program nasional berbasis digital yang dirancang mendorong UMKM Indonesia naik kelas hingga menembus pasar global.
menitindonesia, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., menegaskan jutaan pelaku UMKM Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu menguasai pasar domestik sekaligus tampil kompetitif di tingkat global.
Pernyataan itu disampaikan Taruna Ikrar saat menghadiri Soft Launching SAPA UMKM dalam Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-4, Gedung Saleh Afiff, Kementerian PPN/Bappenas, Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).
Agenda strategis tersebut turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.
Dalam forum tersebut, Taruna Ikrar menegaskan kehadiran SAPA UMKM menjadi simbol lahirnya platform digital terpadu nasional yang akan menjadi fondasi utama pembentukan basis data tunggal UMKM Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebijakan pemerintah terhadap UMKM menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat.
Ia juga mengungkapkan Presiden RI telah menginstruksikan BPOM untuk memberi perhatian serius kepada pengembangan UMKM, khususnya sektor pangan olahan, obat bahan alam, dan kosmetik. Dukungan BPOM diwujudkan melalui pendampingan, asistensi regulatori, bimbingan teknis, hingga keringanan biaya perizinan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam kesempatan itu menekankan pentingnya penguatan ekosistem UMKM melalui integrasi data nasional, pembiayaan, serta transformasi digital agar UMKM Indonesia mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi rakyat.
Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi langkah strategis untuk memastikan program kesejahteraan rakyat berjalan efektif dan berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
BPOM Kerahkan 83 UPT Dampingi UMKM
Taruna Ikrar menilai peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM menjadi kunci penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Karena itu, BPOM terus bergerak aktif melalui jejaring 83 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia guna memperkuat daya saing produk lokal.
“Produk UMKM Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di negeri sahabat,” demikian penegasan Taruna Ikrar saat prees conference.
BPOM juga telah merekomendasikan 20 UMK binaan di Bali dalam program PRO-KESRA Produktif, terdiri atas 19 UMK pangan olahan dan satu UMK obat bahan alam. Para pelaku usaha tersebut mendapatkan pendampingan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB).
BPOM sendiri akan meluncurkan program SAPA Semesta UMK pada Juni mendatang bertepatan dengan peringatan World Food Safety Day (WFSD) 2026. Program tersebut mengintegrasikan kolaborasi akademisi, dunia usaha, dan pemerintah melalui pendekatan Academia, Business, and Government (ABG) berbasis digitalisasi.
Taruna Ikrar berharap sinergi lintas sektor tersebut mampu membawa UMKM Indonesia menjadi pemain utama dalam pembangunan nasional bahkan di panggung ekonomi dunia
