Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Taruna Ikrar menyampaikan paparan pada forum World Health Assembly (WHA) ke-79 di Jenewa, Swiss, terkait penguatan sistem regulatori dan kolaborasi global untuk ketahanan kesehatan dunia.
Indonesia mencetak sejarah di panggung kesehatan dunia setelah World Health Organization menetapkan Indonesia sebagai WHO-Listed Authority (WLA) dalam forum WHA ke-79 di Jenewa. Status itu menempatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sejajar dengan regulator kesehatan negara maju seperti Jepang, Inggris, Kanada, dan Australia.
menitindonesia, JENEWA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Taruna Ikrar menegaskan pentingnya sistem regulatori yang kuat dalam membangun ketahanan kesehatan global pada ajang bergengsi World Health Assembly (WHA) ke-79 di Jenewa, Swiss. Forum internasional yang berlangsung 18–23 Mei 2026 itu menjadi panggung pengakuan dunia terhadap kapasitas regulatori Indonesia di sektor kesehatan.
Pengakuan tersebut menguat setelah Direktur Jenderal World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebut Indonesia sebagai salah satu dari lima negara yang ditetapkan sebagai WHO-Listed Authority (WLA), sejajar dengan Australia, Kanada, Jepang, dan Inggris.
Status itu menjadi penanda bahwa sistem pengawasan obat dan vaksin Indonesia dinilai memenuhi standar internasional dalam menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk kesehatan. Pengakuan tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam tata kelola kesehatan global.
Dalam forum side-event bertajuk Advancing Local Production for Equitable Access, Resilient Health Systems, and Global Health Security, pemerintah Indonesia bersama jaringan produsen vaksin negara berkembang dan sejumlah mitra global mendorong penguatan kapasitas produksi lokal serta regional untuk menghadapi ancaman kesehatan masa depan.
Acara strategis itu dihadiri sejumlah tokoh penting dunia, mulai dari Menteri Kesehatan RI, Menteri Kesehatan Belanda, pimpinan regulator Nigeria, hingga CEO lembaga kesehatan global seperti CEPI dan Gavi Alliance.
Kolaborasi Jadi Kunci
Pada sesi panel Building Resilient Vaccine Ecosystems, Taruna Ikrar menegaskan bahwa tantangan kesehatan global tidak lagi bisa dihadapi secara individual.
“Dalam lanskap yang terus berkembang ini, kolaborasi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan,” ujar Taruna Ikrar.
Ia menekankan bahwa penguatan sistem regulatori berbasis sains serta harmonisasi regulasi antarnegara merupakan fondasi utama dalam mempercepat pengembangan vaksin sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk kesehatan, khususnya di negara-negara Global South.
Menurut Taruna, sistem regulatori yang kuat bukan hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mempercepat inovasi dan memperluas akses kesehatan yang adil.
“Sistem regulatori yang kuat menjadi elemen strategis untuk memperkuat kepercayaan sekaligus mempercepat pengembangan dan produksi vaksin, terutama di negara-negara Global South,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat inovasi dan kolaborasi lintas negara agar dunia memiliki sistem kesehatan yang lebih tangguh menghadapi pandemi maupun ancaman kesehatan baru di masa depan.
“Semangat kolaborasi dan inovasi akan mengantarkan negara-negara Global South menuju ketahanan kesehatan yang lebih kuat serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” tutupnya.
Pengakuan WHO terhadap Indonesia sebagai WHO-Listed Authority dipandang sebagai capaian strategis pemerintah Indonesia di bidang kesehatan. Status tersebut membuka peluang lebih luas bagi produk farmasi dan vaksin nasional untuk memperoleh kepercayaan internasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kesehatan global
